DPR Anggarkan Pelapisan Aspal Rp11 M, Ganti Gorden Rp48,7 M

Di zaman serba online, netizen bisa mengakses apa pun secara bebas. Bak detektif, netizen menemukan anggaran uang puluhan miliar rupiah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hanya untuk mengganti gorden dan pelapisan aspal di kompleks parlemen.

Dikutip dari situs LPSE DPR RI, Minggu 27 Maret 2022, DPR menganggarkan Rp 48,7 miliar. Anggaran tersebut diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata. "Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000. Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84," bunyi tulisan dalam situs tersebut.

Dalam situs itu juga tertulis, tender tersebut saat ini berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Sumber dana dari tender tersebut ialah APBN. Terdapat 49 peserta tender yang telah terdaftar. Sementara lokasi pekerjaan berlokasi di Jl DPR dalam Tim No 12 RT 12 RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dikutip dari situs sirup.lkpp.go.id, DPR juga menganggarkan Rp11 miliar untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks parlemen. Anggaran tersebut berasal dari APBN 2022. Anggaran tersebut diberi nama Pelapisan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI dengan kode RUP 35120066.

Lokasi pekerjaan aspal di Gedung DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 1, Kota Jakarta Pusat. Jenis pengadaannya pekerjaan konstruksi. "Total pagu Rp 11.000.000.000. Volume pekerjaan 1 paket, uraian pekerjaan pelapisan aspal hotmix area komplek DPR RI," demikian bunyi situs itu.

Jadwal Pemilihan tender dimulai pada awal hingga Maret 2022. Informasi pekerjaan konstruksi ini diperbaharui pada 25 Maret 2022. Dikutip dari merdeka.com, pihaknya telah mencoba menghubungi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, untuk menanyakan perihal pengadaan interior tersebut. Namun, hingga berita ini tayang, belum ada respons lebih lanjut.

Kronologi Pengadaan Gorden

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menjelaskan kronologi pengadaan gorden baru untuk rumah dinas DPR yang mencapai Rp 48,7 M. Ia menerangkan, gorden di rumah dinas DPR memang perlu pergantian karena lapuk usai 12 tahun dipakai.

Sejak 2020, lanjut Sufmi Dasco sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan DPR untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA yang sudah tidak layak.

Tetapi kesetjenan tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan karena belum ada alokasi anggaran.

"Untuk keamanan dan kenyamanan rumah yang dihuni, anggota dewan terpaksa harus membeli secara pribadi gorden untuk digunakan sementara waktu. Tetapi untuk blind tetap dalam kondisi seadanya. Keadaan rusak bahkan ada yang sudah tidak ada sama sekali," terang Sufmi Dasco.

Klarifikasi Wakil Ketua DPR RI

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR bukanlah pemegang kuasa atas dana pemerintah. "Saya belum bisa berkomentar banyak karena saya mesti pelajari dulu, perlu diketahui bahwa pimpinan DPR adalah bukan pemegang kuasa anggaran seperti di eksekutif," katanya lewat pesan suara kepada merdeka.com, Minggu 27 Maret 2022.

Menurut Sufmi Dasco, DPR sebagai lembaga legislatif hanya menjalankan kebijakan-kebijakan berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap mitra eksekutif atau pemerintah.

"Sementara untuk di DPR sendiri pimpinan DPR bukan pemegang kuasa anggaran dan tidak ikut dalam perencanaan proyek-proyek yang ada di DPR," kata Ketua Harian DPP Gerindra ini.

Komentar Netizen

Sontak hal tersebut menyita perhatian netizen. Mereka ikut memberikan komentar terkait anggaran puluhan miliaran rupiah tersebut.

Akun Twitter @03_na***** memberikan sindirian pedas kepada DPR. "Gorden DPR 48 M. Kerja nggak ada yang becus, ngabisin duit nomer satu!" cuitnya.

"Kerja teriak ngaku wakil rakyat. Kalau sakit minta hotel mewah, sekarang minta gorden 48 milyar. Ampun kalau duit cepat ya," kicau netizen lainnya.

"Positif aja, mungkin gorden dari emas dan aspal bertahta berlian, lagi berkuasa mah bebas," ujar netizen lainnya.

"Giliran jalan umum, entah jalanan negara, provinsi, atau katakanlah punya pemda nggak ada yang diperhatikan banget sama DPR, kacau," imbuh netizen.