DPD Minta Pemerintah Fasilitasi Penyintas Bencana Akses Ekonomi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memberikan fasilitas kepada penyintas bencana alam melalui pendampingan UMKM, agar masyarakat bisa memutar roda perekonomian.

Fasilitasi itu dimaksudkan agar para penyintas bencana alam tidak terus bergantung kepada bantuan yang terbatas, kata LaNyalla dalam keterangannya di Bandarlampung, Sabtu, 13 Maret 2021.

"Salah satu contoh adalah yang dilakukan BNPB. Mereka turut berperan serta dalam pameran Gebyar Produk Unggulan Nusantara yang digelar di Jogja City Mall, Jalan Magelang, Sleman," katanya.

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, hal tersebut dilakukan BNPB untuk mendukung pemasaran hasil pendampingan pada kelompok terdampak bencana.

"Recovery adalah yang paling sulit dilakukan. Karena, kondisi psikologis penyintas yang terdampak bencana dan kehilangan semua harta benda. Dan mereka akan makin sulit bangkit jika tidak memiliki akses untuk bangkit secara ekonomi," katanya.

Belum lagi, lanjutnya, persoalan kredit macet pinjaman mereka di bank, akibat bencana. Di beberapa negara, pemerintah melakukan bailout untuk usaha skala kecil, seperti UMKM, agar mereka bisa bangkit kembali, di sini malah diblacklist bank, seperti kasus di Kota Palu.

Mantan Ketua Umum Kadin ini menilai BNPB dapat berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya untuk pendampingan.

"Untuk pendampingan, BNPB bisa merangkul pihak kampus, dinas koperasi UKM, OJK dan Bank Indonesia, juga dengan elemen-elemen masyarakat lainnya seperti NGO kebencanaan. Salah satu universitas yang juga melakukan pendampingan adalah Universitas Lampung atau Unila," ujarnya.