Dosen HI Unair Prediksi Debat Capres Ketiga Berlangsung Sengit

Rangkaian Debat Capres-Cawapres 2024 telah mencapai tahap ketiga, di mana pada Minggu, 7 Januari 2024 ini, tema debat yang akan disampaikan oleh para capres adalah Hubungan Internasional, Pertahanan-Keamanan, dan Geopolitik Internasional.

Pengamat Politik Internasional sekaligus Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti, menyebut, setidaknya ada dua isu yang akan menjadi debat nantinya akan berlangsung sengit.

Pertama adalah visi dan pengetahuan dari masing-masing calon presiden untuk membuktikan apakah visi dan wawasannya sudah cukup luas terkait dengan isu-isu di atas, yang akan dihadapi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Misalnya adalah konflik Palestina-Israel, di mana posisi Indonesia jelas mendukung kemerdekaan dari bangsa Palestina.

"Dalam konteks Palestina, Indonesia tentu menjadi negara yang terdepan dan tegas untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan membebaskannya dari belenggu Israel. Selama ini, mereka memberikan ancaman-ancaman dan juga teror terhadap masyarakat Palestina," ujarnya pada Minggu, 7 Januari 2024.

Kedua adalah bagaimana visi dan misi dari masing-masing calon presiden dalam membawa Indonesia bersikap di antara percaturan politik internasional, yang pada masa sekarang ini tidak hanya terpecah di antara dua kubu besar saja.

"Bagaimana Indonesia akan mengambil sikap di dalam persaingan ketat di antara kekuatan-kekuatan besar, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, India, Australia, kemudian tekanan dari negara-negara Eropa yang dalam multi perspektif tidak hanya berkaca pada kondisi geopolitik saja, tapi juga kondisi geologi dan lingkungan yang berkelanjutan," tambahnya.

Terkait dengan topik pertahanan-keamanan, menurutnya seluruh sorotan akan tertuju pada Calon Presiden 02 dan juga Menteri Pertahanan petahana, Prabowo Subianto. Probo melihat bahwa kebijakan yang diambil oleh Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan akan menjadi bahan pergunjingan dan kritikan oleh Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

"Tentu akan banyak isu yang harus dijawab oleh Prabowo, misalnya terkait pembelian Alutsista yang kemudian bersumber pada anggaran APBN dan terkait dengan alokasi anggaran utang untuk pembelian alutsista juga disoroti. Kegagalan pembelian 12 pesawat tempur Mirage ini yang kemudian bisa dieksploitasi saat debat nanti," tuturnya.

Isu lain yang seharusnya dapat menjadi bahan perdebatan mengenai topik Hubungan Internasional, menurut Probo, adalah isu gender dalam susunan para diplomat Indonesia yang mewakili Indonesia pada forum-forum besar internasional, seperti pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Peran atau keterlibatan gender di dalam percaturan internasional barangkali dapat dibahas nantinya di atas podium debat. Bagaimana kita bisa melibatkan diplomat-diplomat perempuan seperti saat mereka tampil ketika memperjuangkan isu Papua, mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan juga isu-isu lain yang berkaitan," tuturnya.

Untuk isu lainnya yang akan dibawakan, Probo melihat bahwa isu pengungsi Rohingya akan menjadi salah satu bahan perdebatan panjang nantinya jika ada pembahasan mengenai itu. Apalagi ada anggapan bahwa paslon Capres-Cawapres 02 dianggap kurang bersimpati dengan kehadiran pengungsi Rohingya tersebut.

"Isu Rohingya ini tentu akan menimbulkan sebuah diskusi panjang bagi setiap calon presiden, karena saya sendiri melihat isu ini cukup unik karena Indonesia sendiri tidak termasuk ke dalam negara yang meratifikasi Konvensi Migrasi Internasional pada tahun 1951, sehingga tidak ada kewajiban untuk menampung pengungsi, dan itu menjadi kewajiban dari UNCHR," katanya.

Dengan posisi Indonesia yang masih terkesan gamang tersebut dalam isu Rohingya, Probo berharap masing-masing capres yang berdebat akan memiliki visi dan ketegasan untuk menyatakan di mana sebenarnya peran negara dalam memosisikan diri dalam permasalahan ini.

"Di sinilah kita bisa melihat posisi Capres untuk menegaskan kembali peran negara ada di sebelah mana karena selama ini, kita hanya memberikan satu solusi yang sifatnya itu sementara, bukan merupakan solusi yang cukup konkret dalam isu Rohingya ini," pungkasnya.