Dongkrak Kinerja, MUI Jatim akan Terapkan Akreditasi

Ada gebrakan baru yang akan diberlakukan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Jawa Timur untuk menilai kinerja 38 DP MUI kota dan kabupaten se-Jawa Timur. Demi mewujudkan standar organisasi MUI yang sesuai Pedoman Organisasi MUI dan sebagai pedoman pengukuran kinerja organisasi MUI dapat dilakukan secara objektif dan terukur, MUI di daerah-daerah akan menjalani akreditasi.

“Ini planning yang digagas MUI Jatim dan baru pertama kali, bahkan di tingkat nasional. Kami ingin sekaligus memberikan apresiasi kepada kinerja MUI kabupaten/kota di Jawa Timur,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan (DP) MUI Jawa Timur, KH Moh. Hasan Mutawakkil Alallah saat sosialisasi akreditasi di hadapan sejumlah pengurus MUI kota/kabupaten di sebuah kafe di Jalan dr. Moh. Saleh, Kota Probolinggo, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Pertemuan dihadiri sekitar 50 pengurus MUI yang tergabung dalam Korwil Probolinggo. Yakni, DP MUI Kota Probolinggo, DP MUI Kabupaten Probolinggo, DP MUI Kota Pasuruan, DP MUI Kabupaten Pasuruan, dan DP MUI Kabupaten Lumajang.

Program akreditasi tersebut, kata Kiai Mutawakkil, juga akan menjadi dasar bagi upaya pengembangan organisasi. Bahkan akan menjadi big data keorganisasian MUI di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

“Intinya DP MUI Jatim ingin membangun dan mengembangkan kinerja MUI di kota dan kabupaten menjadi lebih baik melalui akreditasi,” kata Pengasuh Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Kabupaten Probolinggo itu.

Terkait peran pemerintah daerah (pemda) terhadap MUI, Kiai Mutawakkil mengingatkan, idealnya ada dukungan anggaran, kantor, hingga program. “Sebab, ulama itu mitra kerja pemda atau umara. Hubungan keduanya harus harmonis, kalau tidak harmonis umat yang akan menerima getahnya,” katanya.

Terkait akreditasi yang akan diikuti 38 DP MUI di Jatim, mantan Ketua PWNU Jatim itu mengatakan, masih banyak yang harus dibenahi terkait kondisi MUI di daerah-daerah. Masing-masing MUI di daerah punya karakteristik dan problem yang berbeda.

Kiai Mutawakkil menceritakan, ada sebuah MUI di belahan timur Jawa Timur yang kantornya tidak layak. Tentu saja hal itu bisa mengganggu kinerja MUI yang menempatinya.

“Dulu, ada MUI di daerah yang kantornya rombuh (Madura: kotor, Red.) seperti kandang sapi, mungkin sapi saja tidak betah di situ. Ada calon bupati yang kampanye akan membangun kantor MUI tiga lantai kalau jadi bupati, alhamdulillah akhirnya terwujud kantor MUI yang megah berlantai tiga,” paparnya.

‘Mosok Ulama Diakreditasi?’

Saat sosialisasi akreditasi, sempat muncul sejumlah pertanyaan mengapa MUI sampai diakreditasi. Bukankah selama ini akreditasi biasa digunakan di dunia pendidikan.

“Ada pengurus MUI yang setengah protes kepada saya dengan mengatakan, ‘mosok ulama mau diakreditasi, dinilai. Kalau nilainya jelek apa jatuh keulamaannya? Selama ini ulama di MUI yang diurusi masalah ibadah dan melayani umat, ngapain harus diakreditasi?’,” ujar Ilyas Rolis, moderator acara sosialisasi MUI.

Terkait akreditasi bagi MUI-MUI di kota dan kabupaten, Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur mengaku, perlu menjelaskan dan sosialisasi ke daerah-daerah. Prof. Dr. M. Noor Harisudin dan Dr Haqqul Yakin (ketua dan sekretaris komisi) pun menyempatkan datang ke Korwil Probolinggo dan korwil-korwil lain di Jatim.

“Ada lima aspek yang menjadi instrumen penilaian mulai, manajemen organisasi, pelayanan, inovasi dan kepeloporan, hubungan kerja sama, dan dukungan pemerintah daerah. Kalau dijabarkan terdapat 25 item penilaian,” kata Prof. Haris, panggilan akrab Prof. Dr. M. Noor Harisudin.

Dosen UIN Jember itu mengatakan, pengurus MUI di kota/kabupaten sebaiknya tidak perlu terbebani dengan adanya akreditasi ini. “Tidak seberat akreditasi di lingkungan perguruan tinggi, yang terpenting paparkan renstra (rencana strategis, Red.) hingga program yang telah dijalankan,” katanya.

Haqqul Yakin mengakui, istilah akreditasi biasanya “menghantui” mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ia meyakinkan, akreditasi yang akan diterapkan di MUI lebih mudah dan sederhana.

“Anggap saja akreditasi itu seperti general check up untuk MUI di daerah-daerah, dicek kolesterol, asam urat, tensi darah, dan lain-lain,” katanya.