DKS Tolak Upaya "Pengusiran" Disporapar Surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendesak Dewan Kesenian Surabaya (DKS) mengosongkan ruang seni yang ada di Gedung Balai Pemuda, Surabaya. Desakan tersebut menuai kecaman dari pelaku seni yang menilai upaya tersebut mengabaikan sejarah panjang pergerakan seni di Kota Pahlawan.

Permintaan itu disampaikan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata (Disporapar) Surabaya kepada Ketua DKS, Chrisman Hadi, melalui surat nomor 500.17/2388/436.7.16/2026.

Dalam surat tersebut, DKS disebut telah memanfaatkan sebagian area aset pemerintah untuk aktivitas di luar kegiatan yang diadakan Pemkot Surabaya tanpa ada hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya.

Karena itu, DKS diminta untuk membongkar dan mengosongkan ruangan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak surat diterima.

Menanggapi surat tersebut, Chrisman Hadi selaku Ketua DKS menyayangkan, upaya yang disampaikan oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, hal tersebut seolah-olah pengusiran seperti yang pernah dialami oleh KNPI. “Bohong itu (menata ulang). Alasannya juga sama dulu untuk menata ulang, menata ruang tata kelola gitu,” kata Chrisman.

Menurutnya, negara dalam hal ini pemerintah harusnya melindungi ekosistem seni bukan aktor yang justru mempersempit ruang hidup seni hanya untuk mencari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Padahal, lanjut Chrisman, ruang-ruang seni DKS, kemudian Galeri Merah Putih, di Balai Pemuda memiliki catatan panjang lahirnya seniman-seniman nasional yang seluruhnya tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah.

“Karena kan kalau kalau pemerintah kota ya dalam hal ini Dinas Pariwisata ya, melihat balai apa Balai Pemuda itu hanya dari sisi PAD, dia salah besar. Karena ini sentra kebudayaan, Balai Pemuda ini dari dulu zaman revolusi kenapa dinamakan Balai Pemuda oleh Bung Karno karena kan tempat perlawanan kaum muda, jadi punya sejarah panjang,” ujarnya.

Chrisman juga menyayangkan sikap Pemkot Surabaya yang tidak melakukan dialog terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat tersebut.

Karena itu, ia pun menegaskan akan melawan dan tidak akan keluar dari Balai Pemuda. “Enggak lah ngapain,” tegasnya.

Namun demikian, ia tetap membuka ruang apabila Pemkot Surabaya ingin melakukan komunikasi.