Dispendik Surabaya akan Lakukan Diskresi untuk Tampung Lulusan SD
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya terus berupaya untuk memenuhi hak anak-anak lulusan Sekolah Dasar (SD) agar melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran baru 2021.
Hal ini tak lain karena masih ada selisih 5.135 lulusan SD yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan karena jumlah daya tampung SMP negeri dan SMP/Mts swasta yang terbatas karena Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam Permendikbud tersebut, ditentukan jumlah rombongan belajar (rombel) jenjang SMP adalah 32 siswa dan maksimal dalam 1 sekolah 33 kelas.
Dengan aturan tersebut, berdasar pendataan Dispendik Surabaya jumlah lulusan SD/MI tahun 2021 di Kota Pahlawan sebanyak 46.575 siswa.
Sedangkan daya tampung SMP/MTs berjumlah 23.232 siswa dan SMP Negeri 18.208 siswa (terdiri dari 569 rombel). Sehingga dari total daya tampung tersebut terdapat selisih sekitar 5.135 siswa.
Kepala Dispendik Surabaya, Supomo menjelaskan, saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah terkait teknis Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2021.
"Oleh karena itu, karena ada aturan Kemendikbud kita mencoba ajukan nambah jumlah anak dalam satu rombel sehingga 5000 itu bisa tertampung. Teknisnya, swasta dulu agar bisa nerima murid, baru kemudian kalau masih ada yang belum tertampung kita arahkan ke sekolah negeri," kata Supomo.
Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya itu mengatakan, Dispendik akan melakukan diskresi sehingga seluruh anak lulusan SD dapat mendapat haknya untuk bersekolah.
"Kalau 32 siswa per rombel maka ada 5.135 yang tidak tertampung. Lalu mereka sekolah di Mana kalau mengacu itu? Maka harus ada diskresi agar bisa menampung itu," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta, Erwin Darmogo menyampaikan, SMP Swasta sudah siap untuk membantu untuk menampung kelebihan lulusan.
"Prinsip SMP swasta siap bantu, kami koordinasi dengan sekolah untuk segera memvalidasi data sekolahnya. Masalahnya kita belum punya data valid karena masih ada sekolah yang belum menyampaikan laporannya, tapi kemungkinan bisa nampung," katanya.