Disebut Bodoh, Risma Serang Balik Bupati Alor

Ketegangan antara Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Tri Rismaharini, dengan Bupati Alor, Amon Djobo, masih memanas setelah viralnya video Amon Djobo yang menyebut Risma bodoh dan dinilai tak tahu alur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).

Risma yang tak terima kemudian memberikan klarifikasinya. Menurutnya, alur penyaluran PKH tidak seperti apa yang disampaikan Amon melalui kepala daerah. Justru dana tersebut disampaikan langsung melalui bank yang ditransfer ke rekening penerima manfaat.

"Gak ada hubungan PKH dengan itu, gak. Siapapun gak pegang itu. PKH itu enggak lewat daerah, gak lewat mana-mana. Jadi kalau bupati mau bagi malah salah, karena dari bank langsung ke penerima, langsung ke orangnya tidak lewat siapa-siapa. Kalau itu terjadi, pasti ada penyelewengan, pasti itu karena mekanismenya tidak begitu," kata Risma kepada wartawan di Surabaya, Jumat 4 Juni 2021.

Mekanismenya, papar Risma, bantuan PKH akan ditransfer secara langsung ke penerima manfaat apabila daerahnya terjangkau bank. Sedangkan yang tidak terjangkau bank seperti di pegunungan Papua akan dikirim melalui PT Pos Indonesia.

"Jadi tidak lewat siapapun, tidak lewat siapapun, langsung ke penerima bantuan itu. Jadi kalau lewat kepala daerah itu salah, kalau ada yang mau mengelola itu salah, karena tidak lewat di situ," tegas mantan Walikota Surabaya tersebut. Bahkan, ia menjelaskan bahwa jika ada kelompok lanjut usia, atau ada yang sakit, mekanismenya akan diantar.

Terkait bantuan yang dititipkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Risma mengaku, itu bukan dana PKH seperti yang dituduhkan Amon.

"Yang tak berikan ketua DPRD itu bantuan bencana. Beda (dengan PKH). Bantuan bencana itu lewat mana saja. Ada lewat Polres. Aku nyerahkan di Subang itu melalui Koramil karena yang ada dia, dia dirikan dapur umum. Bantuan bencana bisa ke siapa saja, asal jelas tanda terimanya," pungkasnya.