Dinamika Media dan Platform Digital Hadapi Pemilu 2024

Derasnya informasi dari platform digital saat ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini dibahas dalam diskusi bertajuk "PR Hadapi Dinamika Media dan Platfrom Digital" Rakernis Polda Jawa Timur.

Jurnalis senior sekaligus mantan Wakil Walikota Surabaya, Arif Afandi didapuk menjadi salah satu pembicara. Dalam paparannya, CEI Ngopibareng.id itu mengatakan, adanya pengaruh platform digital yang luas saat ini juga membuat perilaku media massa berubah. Meski demikian, tetap ada perbedaan yang signifikan antara informasi dalam media massa dan platform digital.

Media massa dikerjakan oleh jurnalis yang masih terikat kode etik, ujar Arif Afandi, sementara platform digital luas dan komplek, sehingga tidak semua informasinya terverifikasi.

"Wartawan di media massa atau jurnalis tidak menjadi satu-satunya agen penyampai informasi di kalangan pembaca. Media sosial jadi luas dan media massa makin banyak serta model jurnalisnya juga berubah," kata Arif Afandi, Rabu, 15 Maret 2023.

Untuk itu, dalam penangkal informasi yang tidak benar atau hoax, pada Pemilu mendatang. Menurut Arif Afandi, struktur penanganan yang berbeda harus ada, khususnya untuk bagian humas Polda Jatim.

"Menurut saya, mengatasi medsos kemudian memonitor media sosial menjadi hal yang penting dilakukan. Kemudian untuk meluruskan isu negatif yang berkembang bisa dengan menjawab langsung dengan fakta, atau melakukan klarifikasi melalui media massa yang sudah terverifikasi Dewan Pers," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, bagi Polda Jatim di era disrupsi media ini penting untuk memperkuat armadanya dalam menghalau berita hoaks atau informasi yang bermuatan negatif.

"Memperkuat army di masa pemilu, army dalam hal yang positif untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi isu-isu di media sosial. Jadi patroli di media sosial bukan untuk mengamati tren saja, tapi juga mengamati isu yang berkembang," tandasnya.