Dinamika Jelang Musda Golkar Banyuwangi
DPD Partai Golkar Banyuwangi akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Selasa, 30 Desember 2025. Menjelang pelaksanaan Musda, dinamika mulai terjadi. Sejumlah kader memprotes proses pendaftaran dan verifikasi bakal calon ketua yang dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi.
Salah satu bakal calon ketua, Marifatul Kamila, menyampaikan keberatan atas berkurangnya dukungan yang telah dikumpulkan. Dia telah mendaftar sebagai kandidat calon ketua pada Minggu, 28 Desember 2025 di kantor DPD Golkar Banyuwangi. Dia telah memenuhi syarat 30 persen dukungan. Namun hasil pleno justru hanya menyisakan 6 persen dukungan.
“Kami sudah mendaftar dan memenuhi syarat 30 persen. Tapi setelah pleno, dukungan kami tinggal enam persen. Ini yang kami anggap tidak adil,” jelasnya, Senin, 29 Desember 2025.
Berkurangnya dukungan tersebut, menurutnya terjadi akibat pencoretan dukungan dari beberapa kecamatan.
“Ada surat pencabutan dan ada mosi tidak percaya dari lima kecamatan,” tegasnya.
Dia menilai, verifikasi dukungan dilakukan tidak pada tempatnya. Tahapan yang digelar saat itu seharusnya hanya pendaftaran, bukan verifikasi.
“Kemarin itu hanya pendaftaran satu hari di DPD Golkar. Verifikasi seharusnya dilakukan saat Musda, bukan di pleno pendaftaran,” katanya.
Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar Banyuwangi, Ahmad Ali Firdaus, mengatakan, dirinya menolak menandatangani berita acara pleno karena menilai proses telah menyimpang sejak awal.
“Saya tidak mau menandatangani karena saat pleno itu hanya pendaftaran, bukan verifikasi. Tapi faktanya sudah dilakukan pencoretan dukungan,” katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi membatasi hak kader dalam berdemokrasi. Jika dipaksakan, kata dia, sama saja mengebiri hak memilih dan dipilih.
"Padahal banyak kader potensial di Golkar Banyuwangi,” tegasnya.
Atas kegaduhan itu, Ali akan menempuh jalur organisasi sesuai aturan partai. Dirinya akan membawa persoalan ini ke Dewan Etik dan Mahkamah Partai.
"Semua proses dari awal sampai pleno akan kami sampaikan ke DPP,” katanya.
Dinamika internal ini dinilai berpotensi memicu ketegangan, termasuk kemungkinan mobilisasi dukungan massa saat pelaksanaan Musda. Dia berharap Musda ini berjalan dengan baik dengan mengedepankan keguyuban.
"Musda ini jangan sampai memecah belah kader, tetapi justru menjadi ruang konsolidasi dan penguatan organisasi,” ungkapnya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Banyuwangi, Aulia Rachman, mengatakan, polemik Musda dipicu tarik menarik kepentingan di internal Steering Committee.
“Komposisi SC itu terbelah dan sarat kepentingan. Penetapan dukungan dan calon seharusnya dilakukan di sidang paripurna Musda, bukan di rapat pendaftaran,” katanya.
Dia menyebut pihaknya telah menggelar rapat khusus untuk menganalisis dugaan penyimpangan tahapan Musda.
“Kami sudah melakukan rapat khusus. Banyak penyimpangan yang kami catat, dan partai punya mekanisme resmi untuk menyelesaikannya sampai ke DPP,” ujarnya.