Penyebaran Covid-19 Babak 2, Pakar: Langkah Pemerintah Lambat

Pandemi virus corona atau Covid-19 betul-betul memberi dampak yang begitu besar bagi seluruh negara. Termasuk Indonesia, khususnya Jawa Timur yang menjadi penyumbang kasus tertinggi secara nasional.

Parahnya, sampai saat ini kondisi Jawa Timur masih belum betul-betul aman dari penyebaran virus. Buktinya, masih terjadi penambahan kasus di setiap daerah kemudian ada peningkatan status dari zona orange ke zona merah yang kini menjadi sembilan dari yang sebelumnya tiga daerah.

Tiga daerah zona merah sebelumnya yang tersisa adalah Kota Surabaya, Gresik, dan Kota Pasuruan. Namun, setelah beberapa hari zona merah bertambah menjadi sembilan, enam tambahan baru adalah Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kota Batu, dan Jombang.

Kemudian, dari total 38 daerah ada 25 daerah yang masuk dalam zona orange, dan empat daerah masuk zona kuning.

“Berarti simpel saja, penularan itu terjadi karena perjumpaan orang dalam jarak dekat tanpa protokol serta  masih adanya pergerakan. Selama ada daerah merah dan orange kemudian gak ada pembatasan pergerakan dari daerah satu ke daerah lain, ya sama saja seperti baju merah bisa luntur ke baju putih sehingga jadi merah,” kata Pakar Epidemologi Unair Dr Windhu Purnomo kepada Ngopibareng.id, Jumat 31 Juli 2020.

Untuk menghentikan laju penambahan kasus ini, menurutnya tidak ada cara lain selain membatasi gerak warga di zona merah dan orange, karena akan berbahaya jika ada warga dari zona hijau atau kuning yang masuk kemudian terpapar begitu pula sebaliknya. Sehingga, penambahan kasus masih akan terus terjadi.

“Kalau masih ada lonjakan kasus baru ya seperti kata Presiden (Joko Widodo) harus ngerem. Ngeremnya gimana? Ya dengan pembatasan. Menurut saya daerah merah dan orange di batas kota harus dilakukan pengetatan,” ungkapnya.

Hanya saja, yang ia sesalkan kini adalah semua sudah dibuka oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi setelah beberapa bulan ada kebijakan kerja di rumah dan sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya penyebaran virus.

Harusnya, pemerintah kini meniru apa yang dilakukan beberapa negara yang ketika ada kasus kecil langsung direspon cepat dengan melakukan pembatasan.

“Kita ini kesusu semua dibuka blak. Pemda harus bisa mikir kebijakan apa yang bisa membuat kasus turun. Pertimbangan ekonomi ini jadi masalah, harusnya sekarang ini pertimbangan keselamatan diutamakan. Kalau ini dilakukan sejak awal, pasti dua bulan selesai. Lah sekarang lima bulan gini-gini terus semua jadi buyar,” katanya.

Yang bahaya, katanya, saat ini masih belum mencapai puncak penambahan kasus. Ini karena sampai saat ini penambahan kasus hariannya masih tinggi. Sehinga, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tepat untuk menghentikan penyebaran virus.