Dilantik jadi Wamenkominfo, Ini Tugas Nezar Patria

Staf Khusus Menteri BUMN (dua dari kiri) Nezar Patria, yang kini diangkat menjadi Wakil Menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 17 Juli 2023, saat berkunjung ke Kantro Redaksi Ngopibareng.id. (Foto: dok. ngopibareng.id) Staf Khusus Menteri BUMN (dua dari kiri) Nezar Patria, yang kini diangkat menjadi Wakil Menteri Kominfo oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 17 Juli 2023, saat berkunjung ke Kantro Redaksi Ngopibareng.id. (Foto: dok. ngopibareng.id)

Presiden Joko Widodo melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Senin 17 Juli 2023. Sejumlah tugas menjadi prioritas Nezar hingga jabatan usai setelah Pemilu 2024. Di antaranya menyelesaikan aturan tentang Publisher Rights.

"Masa pemerintahan ini akan berakhir setelah pemilu nanti, jadi ada beberapa program yang segera akan dieksekusi dengan 'time frame' ketat terutama untuk percepatan program yang belum selesai dalam 'mapping' yang sudah dibuat oleh menteri sebelumnya," kata Nezar, dilansir dari Antara, Senin 17 Juli 2023.

Nezar akan bertugas mendampingi Menkominfo Budi Arie Setiadi yang menggantikan Johnny G Plate karena Johnny G Plate menjadi terdakwa korupsi pengadaan proyek BTS 4G Tahun 2020-2022 dan diduga merugikan negara hingga Rp8,032 triliun.

Terkait program prioritas, Nezar mengaku akan berkoordinasi lebih dulu setelah melakukan serah terima jabatan. Ia juga menyebut tentang aturan Publisher Rights,.

"Soal 'publisher right' juga masuk dalam agenda dicatat dan dibicarakan, tapi kami baru dapat amanah jadi harus 'mapping' lagi, segera hasilnya akan dikabari, secepatnya," imbuhnya.

Aturan Publisher Rights

Aturan Publisher Rights nantinya mengharuskan platform digital seperti Facebook dan Google wajib membayar berita pada para perusahaan media massa. Di Australia aturan ini sudah diterapkan.

Dilansir dari CNBC Indonesia, aturan tersebut bertujuan untuk mendukung jurnalisme demi kepentingan publik. Regulasi dibutuhkan untuk memastikan sektor jurnalisme didanai dengan baik, setelah banyak perusahaan digital seperti Google, mengambil bagian terbesar dari pendapatan iklan di para media itu.

Regulator Australia kemudian menerbitkan panduan negosiasi atau bargaining code. Panduan ini memastikan media dapat dibayar adil dari konten yang dihasilkan.

Bargaining code berisi kerangka kerja untuk negosiasi dan pencapaian kesepakatan antara perusahaan media dan platform digital. Namun jika tidak ada kesepakatan, regulator akan menentukan tingkat remunerasi yang adil atau model 'final offer arbitration'.