Diduga Ada Lawan Kecurangan, Pejuang Perubahan Tempuh Jalur Hukum

Puluhan warga Sidoarjo yang tergabung dalam Forum Peduli Pemilu Jurdil (FPPJ), akan menempuh jalur hukum dan politik untuk menyatakan penolakan hasil hitung cepat Pemilihan Presiden 2024.

FPPJ Sidoarjo mendeklarasikan perjuangan tersebut menyelamatkan pemilu yang jujur dan adil serta melawan pemilu curang.

Pernyataan penyelamatan pemilu jujur dan penolakan pemilu curang itu dideklarasikan pada Senin, 26 Februari 2024 malam. Deklarasi dihadiri oleh Co Captain Timnas Pemenangan AMIN Dr Dhimam Abror Djuraid dan para ulama serta puluhan pejuang perubahan di sebuah rumah makan di Sidoarjo.

Koordinator Forum Pejuang Perubahan Achmad Yazid mengatakan, proses Pemilu 2024 belum selesai. Namun, timnya mendapatkan banyak laporan tentang kecurangan dari berbagai pihak. “Ada kepala desa yang diintimidasi oleh penyelenggara negara. Mereka diminta memenangkan salah satu pasangan calon,” Ucap Yazid kepada Ngopibareng.id.

Yazid melanjutkan, ada pula laporan tentang penggelembungan suara di TPS. Hasil coblosan menunjukkan indikasi kuat kecurangan. Apa buktinya? Jumlah suara hasil coblosan lebih banyak daripada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Belum lagi pembagian sembako yang kuat dugaan disertai arahan untuk mendukung pasangan calon tertentu.

”Itu adalah pelanggaran dan Pemilu 2024 tidak terlaksana secara jujur dan adil. Maka dari itu FPPJ menolak hasil pemilu yang jelas-jelas curang itu,” tegasnya, Senin, 26 Februari 2024 malam.

Yazid menyebutkan, setidaknya ada tiga langkah. Langkah pertama, menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti-bukti disiapkan. Forum Peduli Pemilu Jurdil akan berkoordinasi dengan Tim Hukum Nasional. Untuk itu, setiap pejuang perubahan diharapkan siap menjadi saksi.

”Mari kita kumpulkan bukti-bukti yang kita temukan untuk saksi-saksi di MK. Apakah siap?” tanya Yazid. Hadirin pun menjawab lantang, ”Siaaap, lawan!”

Langkah kedua, lanjut Yazid, adalah jalur politik melalui penggunaan hak angket di DPR RI. Hak angket ini akan dilakukan oleh partai-partai pengusung di parlemen. Baik pengusung pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

Co Captain Timnas AMIN Provinsi Jatim Dhimam Abror menambahkan, dirinya telah bertemu Anies Baswedan di kediamannya di Jakarta. Dia menyaksikan sendiri betapa Anies Baswedan benar-benar tokoh yang bersih. Selama 5 tahun memimpin Provinsi DKI Jakarta, tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. “Apalagi, korupsi. Rumahnya berada di gang kecil. Tidak seperti pejabat-pejabat lain,” bebernya.

Para pejuang perubahan diharapkan tidak berhenti. Terus memperjuangkan perubahan demi kemajuan Indonesia di masa depan. Gerakan perubahan tidak lagi cukup dilakukan lewat jalur politik dan hukum.

Juga bukan hanya gerakan perubahan partai politik. Forum Penyelamat Pemilu Jurdil ini bisa menjadi wadah perjuangan bagi para pejuang perubahan. ”Ini sudah menjadi gerakan rakyat. Kita semua adalah pejuang perubahan. Jangan berhenti,” tegasnya.

Pertemuan para pejuang perubahan itu pun diwarnai pernyataan deklarasi. Para ulama, tokoh, dan pejuang perubahan menyuarakan beberapa pernyataan:

Pertama, kami menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, dan intimidasi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara Pemilu 2024.

Ketiga, kami mendesak DPR RI segera melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Keempat, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden RI yang tidak memberikan teladan yang baik dalam pelaksanaan Pilpres 2024.