Didemo Korban Banjir, Bupati Lamongan Menghilang
Aksi massa kembali menyoal banjir. Kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan dan sejumlah warga korban banjir aliran Bengawan Njero.
Mereka berunjuk rasa di depan kantor Pemkab dan DPRD Lamongan, Rabu 23 Februari 2022. Untuk menyuarakan banjir yang menggenangi 6 kecamatan dalam waktu kurang lebih 2 bulan.
Dalam orasinya, mereka menyampaikan masyarakat resah dengan banjir berkepanjangan ini. Masyarakat sudah banyak dirugikan. Mereka minta pemerintah untuk tidak menyepelekan masalah banjir ini.
"Kami meminta pemerintah segera menyelesaikan dengan mencari solusi terbaik," kata koordinator aksi, Ismail.
Ismail mengatakan, sebagai penyambung lidah masyarakat, PC PMII Lamongan berkewajiban untuk menyampaikan 6 tuntutan kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.
Di antaranya, penyelesaian master plan tata kelola air dan mitigasi bencana banjir dan perbaikan tata kelola air. Pemerintah juga diminta melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan master plan.
"Bagi, penghambat daerah aliran sungai (DAS) mohon ditindak tegas. Usut tuntas alih fungsi waduk dan rawa," katanya.
Mereka juga menuntut pemerintah memberikan ganti rugi. Karena masyarakat yang terdampak banjir mengalami kerugian materiil maupun formil. Dasarnya, pasal 75 UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Aksi minta ditemui bupati, tetapi karena Bupati Yuhronur sedang berada di luar kota, mereka kecewa, dan mengancam akan melakukan aksi lagi hingga tuntutannya dipenuhi bupati.
Aksi massa akhirnya hanya ditemui Asisten 1 Tata Praja Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakya) Pemkab Lamongan, M Fahrudin.
Dikatakan Fahrudin, Pemkab Lamongan selama ini tidak tinggal diam. Tetapi sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi banjir sesuai wewenangnya.
Di antaranya, memperlancar arus dan pembersihan eceng gondok serta menempatkan escavator terapung di aliran sungai bengawan Njero di Desa Kuro.
Selain itu, juga menyediakan posko pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi merebaknya penyakit dampak banjir.
"Tapi kondisi Bengawan Njero sangat terpengaruh pasang surut air laut. Karena ketinggian sungai ini berada di bawah permukaan air laut. Curah hujan juga sangat tinggi, ini juga berpengaruh," katanya.
Sementara, Ketua Komisi C DORD Lamongan, M Burhanudin mengatakan, sejumlah titik rencana pembangunan untuk penanggulangan banjir masih tahap menunggu lelang.
Upaya lain, eksekutif dan legislatif juga sudah berkoordinasi dengan pihak BBWS Bengawan Solo terkait penanganan banjir akibat luapan sungai Bengawan Njero yang sudah masuk Perpres 80 Tentang Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lamongan.
Namun, pembangunan tersebut terkendala biaya. Untuk itu, saat ini masih lakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR.
"APBN masih belum mampu, apalagi APBD. Sebab, anggaran penanganan banjir Bengawan Njero butuh biaya Rp800 miliar," katanya.