Di Depan RT/RW se-Mojokerto, Ikfina Dorong Penggunaan Teknologi

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menghadiri pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan RT-RW se-Kabupaten Mojokerto, yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama Kabupaten Mojokerto, Rabu 23 Maret 2022, pagi.

Pelatihan yang dimulai sejak pagi hari tersebut, Ikfina memberikan materi tentang 'Peran Lembaga RT-RW dalam Pemberdayaan Masyarakat'. Diikuti oleh 75 orang yang mewakili rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) Se-Kabupaten Mojokerto.

Dalam sambutannya, Bupati Ikfina menyampaikan, pada saat ini Kabupaten Mojokerto masuk dalam PPKM level 1 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022.

"Kabupaten Mojokerto kalau tidak salah termasuk 5 kabupaten kota yang masuk PPKM level 1, seminggu sekali meniko bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi penularan Covid-19 di masing-masing daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ikfina menjelaskan pada saat ini adalah zaman digitalisasi dan sudah pada masa revolusi industri 5.0. Ke depannya metode pelatihan dapat menggunakan teknologi daring.

"Nanti metode peningkatan kapasitas mungkin tidak lagi bertemu seperti ini, kalau kita bisa melakukan pelatihan dengan metode daring dengan yang menyenangkan dan memenuhi persyaratan, maka tidak perlu waktu lama. 6.975 ketua RT dan 2208 ketua RW bisa langsung dilatih sehari selesai." ucapnya.

Dalam memaparkan materi, Ikfina menjelaskan bahwa terdapat landasan hukum tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). "Jadi untuk pegangan panjenengan aturan tertinggi yang mengatur dan dapat dijadikan sandaran hukum bagi ketua RT dan ketua RW adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018," tuturnya.

Selain itu, Ikfina menjelaskan terdapat tiga poin tugas dari Lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yaitu melakukan pemberdayaan, ikut serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

"Bagaimana caranya karena pembangunan itu masyarakat tidak hanya sebagai penerima pelaksanaan program pembangunan tetapi juga masyarakat itu sebagai pelaksana program pembangunan, di situlah yang disebut dengan pemberdayaan," pungkasnya.

Terdapat materi peran lembaga RT dan RW dalam pemberdayaan masyarakat yang dipaparkan oleh Bupati Mojokerto seperti dasar hukum LKD, fungsi LKD, syarat pembentukan LKD, kepengurusan LKD, tugas LKD, peran RT-RW dalam pelayanan kependudukan, peran RT-RW di masa Pandemi Covid-19.

Juga peran RT-RW dalam percepatan penanggulangan stunting, peran RT-RW dalam kebersihan lingkungan dan mitigasi bencana, peran RT-RW dalam penanganan warga tidak mampu, peran RT-RW dalam keamanan dan ketertiban lingkungan.