Di Depan Prabowo, Gatot Singgung Anggaran TNI yang Minim
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan salah satu yang menentukan kehormatan negara saat ini adalah tergantung pada TNI. Namun menurutnya, TNI anggaran sangat minim.
TNI, kata Gatot, pada saat menjabat sebagai panglima, hanya menerima APBN sebesar Rp6 triliun. Padahal, alokasi yang dibutuhkan TNI besar. Hal itu disampaikan pada acara Pidato Kebangsaan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, 12 April 2019.
"Pada APBN-P TNI yang terdiri Departemen Pertahanan, Mabes TNI, AD, AL, AU, yang memilik jumlah personel lebih dari 455 ribu, ratusan pesawat terbang tempur, ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat, anggarannya cuma Rp6 triliun lebih," kata dia.
Dengan anggaran yang minim tersebut, kata Gatot, pembagian yang diperoleh setiap departemen juga sedikit. Departemen Pertahanan mendapat Rp1 triliun, TNI AD mendapat Rp1 triliun lebih, TNI AL mendapat Rp1 triliun lebih, TNI AU juga mendapat Rp1 triliun lebih, dan Mabes TNI hanya mendapat Rp900 miliar.
Ia membandingkan dengan institusi lain yang memiliki personel dan persenjataan kecil tapi anggarannya besar. Gatot menyebut, anggaran yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia (Polri) jauh lebih besar dibanding TNI.
"Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek, dan hanya memiliki senjata laras panjang sedikit saja serta jumlah personel yang tidak kurang 3.000 tetapi anggarannya Rp4 triliun. Dan Kepolisian Republik Indonesia Rp17 triliun," kata dia, diiringi sorakan audien yang hadir.
Gatot mengaku, saat masih mrnjabat panglima TNI sudah berusaha sekuat mungkin agar memperoleh anggaran yang layak, namun ia tak berdaya. Kendati demikian, ia tak mau menyalahkan siapapun.
"Dari segi anggaran pada saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi saya tidak berdaya," kata Gatot.
Selain itu, Gatot juga menyinggung peristiwa pencopotan sejumlah pejabat TNI yang dinilai memiliki reputasi dan loyalitas pada institusi bagus, pasca lengsernya.
"Begitu saya turun, semua yang terbaik dicabut. Pak Ilyas Alamsyah (Eks Kabais TNI) yang menyelesaikan kasus Poso, tapi dicopot dan sampai sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A yang bongkar senjata sekarang dicopot dan sekarang juga tanpa jabatan. Termasuk juga Komandan Kopassus dipindah jadi Pangdam Patimura, kemudian dicopot dan sekarang tanpa jabatan,” kata dia. (frd)