DPRD Surabaya Minta Khofifah Kaji Ulang Perpanjangan PSBB

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Anas Karno mendesak agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengkaji masa perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2 yang dimulai pada Selasa 12 Mei 2020.

Menurutnya, perpanjangan PSBB menyebabkan masyarakat semakin kesulitan akibat perekonomian yang tidak berjalan normal."Saya minta, sesuai kondisi warga. Kalau bisa Gubernur segera mencabutlah," kata Anas kepada ngopibareng.id, Selasa 12 Mei 2020.

Meski begitu, jika Khofifah tak mau menngkaji ulang hilang mencabut, Anas sebagai anggota Dewan Surabaya yang bersinergi dengan Pemkot Surabaya, mengaku mendukung langkah dan kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Menurutnya, DPRD dengan Pemkot Surabaya adalah mitra kerja yang baik. Sehingga keputusan dewan juga akan searah dengan keputusan walikota.

Sehingga, Wakil Ketua Bidang Hukum di DPC PDI Perjuangan Surabaya ini memastikan pihaknya akan memberikan dukungan 100 persen kepada Pemkot Surabaya, selama proses pendistribusian bantuan sosial selama pemberlakuan PSBB di Kota Surabaya.

"Jika memang PSBB, kami akan tetap memberikan support terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Termasuk Fraksi PDI Perjuangan di dewan pun mengikuti kebijakan walikota," katanya.

Seperti diketahui, PSBB di Surabaya Raya disepakati untuk diperpajang. Sikap itu didasari kajian ilmiah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

PSBB jilid kedua dimulai pada 12 Mei 2020 hingga 25 Mei 2020, sehari setelah Idhul Fitri dilaksanakan.