Dewan Kesenian Surabaya itu Bukan Milik Chrisman Hadi

Tiga orang tokoh seni di Surabaya mendukung sikap  Pemerintah Kota Surabaya yang tidak mengakui musyawarah Dewan Kesenian Surabaya beserta hasilnya yaitu memilih Chrisman Hadi duduk sebagai Ketua Umum DKS periode keduanya.

Aribowo, Sirikit Syah dan Semar Suwito, diwawancara secara terpisah hari Senin sepakat menyatakan setuju dan mendukung sikap Pemkot, dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Surabaya.

Sikap Pemkot yang demikian itu  adalah konsekwensi yang harus ditanggung oleh Chrisman Hadi, kata Aribowo. “Dia mengadakan musyawarah dengan menyalahi prosedur serta mengundang kelompok-kelompok yang akan menguntungkannya, tentu Chrisman sudah memperhitungkan akan ada risiko yang harus dia terima, “ kata Aribowo.

“Pemkot punya hak untuk meluruskan lembaga seni atau sosial yang mungkin dianggap bisa diajak kerjasama, sementara keberadannya masih memerlukan bantuan dari Pemkot. Jadi kalau Pemkot tidak mengakui musyawarah yang telah memilih kembali Chrisman jadi Ketua Umum DKS, itu adalah hak Pemkot,” tambahnya.

Sementara Sirikit Syah, yang juga  sebagaimana Aribowo pernah jadi pengurus DKS mengatakan, segala yang  bernama dewan, dalam bahasa Inggrisnya council,  itu pasti adalah mitra eksekutif. Ditentukan oleh atau bersama eksekutif.

“Pengalaman saya sebagai  pengurus DKS sejak hanya jadi Ketua Biro Sastra sampai Ketua Presidium, kami dipilih secara demokratis oleh kalangan seniman, yang  disetujui oleh mitra dalam  hal ini Pemkot Surabaya. Bahkan pelantikan atau pengukuhan para pengurus dilakukan secara resmi di kediaman Walikota, dengan membacakan SK Wali Kota,” kata Sirikit.

Lebih dari itu, sambungnya, Dewan Kesenian sebagai  penasehat atau pembisik  walikota dalam hal pengembangan kesenian dan para seniman, bersama Pemkot membangun iklim berkesenian yang sehat dan aktif.  

“Biaya Kegiatan Dewan menjadi pos anggaran pemerintah kota. Lha ini anehnya DKS yang  sekarang saya  dengar tidak  mendapat atau tidak mau mengambil dana operasionalnya. Bagaimana  DKS membangun iklim kesenian tanpa dana dari pemerintah? Lantas dana dari mana?”

Semar Suwito menggaris bawahi pelaksanaan musyawarah yang kembali memilih Chrisman. “Dengan  tetap melaksanakan musyawarah,  Chrisman telah melanggar  garis merah AD/ART.  Apalagi  sampai pada melakukan pemilihan ketua, dan dia sendiri yang akhirnya jadi ketua lagi. Ini dosa-dosa  sosial  bebrayan bagi seniman yang  sudah  punya paugeran,” kata Semar Suwito.

“Kini setelah nyata-nyata Chrisman Hadi melakukan pelanggaran, Pemkot harus action, tidak hanya statement  tidak mengakui, tapi juga ada tindakan yang  tidak menyalahi hukum.  Pemkot sudah  tidak bisa lepas tangan lagi. Dewan Kesenian Surabaya itu bukan milik Chrisman Hadi, Pemkot lebih banyak punya hak dibanding Chrisman.  Tri Rismaharini, Wali Kota harus tegas menyikapi ini, seperti ketika warga Surabaya melihat ada pejabat Dispenduk yang gak  becus mengurusi tupoksinya langsung ditindak,” tambah Semar. (nis)