Akuisisi Rumah Bung Karno Dinilai Hanya Untuk Kepentingan Politik

Keputusan Pemkot Surabaya dalam mengambil alih rumah kelahiran Presiden RI Ir Soekarno, yang berada di Pandean mendapatkan reaksi beragam. Salah satunya dari DPRD Kota Surabaya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan, sangat mengapresiasi langkah pemkot dengan mengambil alih rumah bersejarah tersebut.

Menurutnya, itu akan menjadi langkah besar untuk menyelamatkan sejarah dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sejarah bangsa. 

"Ya bagus kalau diambil alih. Memang harus begitu, harus menyelamatkan sejarah bangsa. Biar warga tahu, kalau Bung Karno itu lahir di Surabaya. Ini bisa jadi edukasi bagi anak muda," kata Mahfudz.

Namun, Mahfudz mengaku sangat kecewa kepada Risma dan pemkot yang mengakuisisi rumah Bung Karno itu di waktu menjelang Pilkada Surabaya 2020.

Mahfudz menilai kebijakan pemkot ini kurang baik dengan menggunakan nama besar Bung Karno sebagai bapak proklamasi untuk kepentingan Pilwali Surabaya.

Terlebih pengambilalihan rumah Bung Karno itu di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) yang nota bene dikepalai Eri Cahyadi, salah satu bakal calon dalam Pilwali 2020.

Menurut Mahfudz, momen pengambilalihan rumah sejarah ini dimanfaatkan Eri Cahyadi untuk mencari rekomendasi PDI Perjuangan. Pengambilalihan rumah Bung Karno oleh Risma ini sebagai wujud pangung politik Eri untuk mencari popularitas di PDIP.

"Aneh saja. Kok nggak dari kemarin-kemarin. Sudah 10 tahun lho Bu Risma jadi walikota. Kok baru sekarang? Orang juga tahu kalau ini mau Pilwali. Apalagi, ada Eri di situ. Kita tahu Eri juga dikabarkan akan maju di Pilwali 2020," katanya.

Mahfudz berharap, Pemkot Surabaya bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan hanya untuk kepentingan politik semata.

"Ya, jangan dekat-dekat momen pilkada gini. Kalau memang mau bangun sejarah kan dari dulu juga bisa. Sehingga, ada waktu untuk renov dan lainnya," katanya.