Demonstrasi Thailand, Plakat Demokrasi Suara Rakyat Hilang

Demonstrasi penduduk Thailand menuntut reformasi di kerjaan, berlangsung selama dua bulan terakhir. Pada Minggu lalu, demonstran menanam plakat yang bertuliskan “Thailand milik rakyat”, di seberang Grand Palace, Bangkok. Namun, pada Senin, 21 September 2020, plakat tersebut hilang dari tempatnya.

Plakat tersebut dipasang pada Minggu lalu. Ribuan demonstran menuntut agar Raja Maha Vajiralongkorn melakukan reformasi di kerajaan.

“Saya menerima laporan jika plakat itu hilang, tapi saya tidak tahu bagaimana dan siapa yang melakukannya,” kata Wakil Ketua Polisi Bangkok Piya Tawichai pada Reuters, Senin 21 September 2020.

“Polisi kini memeriksa bersama Administrasi Kepolisian Bangkok (BMA) dan memeriksa siapa yang mengambil plakat itu sebagai bagian dari bukti untuk menuntut kelompok demonstran,” kata Piya.

Dalam unjuk rasa terbesar di Thailand itu, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan. Yaitu reformasi kerajaan, diturunkannya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, dan adanya pemilihan serta konstitusi baru.

Dalam protes tersebut, demonstran kemudian berbaris untuk berfoto disamping plakat suara rakyat yang baru saja dipasang.

Menanggapi kejadian tersebut, politisi sayap kanan yang populer, Waring Dechgitvigrom mengatakan pada Minggu, jika plakat itu tidak pantas dan bahwa raja adalah segalanya di atas tindakan politik. “Itu bukanlah prestasi. Tindakan ini adalah simbol melawan raja, tapi raja bukanlah musuh,” katanya.

Sementara, Craig Kunakorn berusia 33 tahun, yang juga ikut dalam protes itu, datang untuk melihat plakat yang ditanam di tanah menggunakan semen, pada Minggu lalu. “Siapapun tahu, plakat itu akan hilang segera. Namun kesuksesan mencipatkan plakat itu adalah sesuatu yang akan terus  berlanjut,’ katanya.

Anon Nampa, aktivis dan pengacara hak asasi manusia, mengatakan jika plakat itu harus dikembalikan pada rakyat. “Kami akan pergi dan melapor pada polisi hari ini, untuk menemukan plakat milik rakyat, dan siapa yang mengambilnya,” katanya.

Diketahui, pengunjukrasa terus bertambah banyak selama dua bulan terakhir. Unjuk rasa muncul melawan dominasi kerajaan dan militer Thailand. Unjuk rasa juga memecah tabu yang lama muncul,  bahwa ilegal melawan hukum kerajaan.

Demonstran melihat bahwa konstitusi memberikan kekuasaan terlalu besar kepada kerajaan, dan hal itu digunakan untuk memenangkan PM Prayuth pada pemilihan tahun lalu.

Demonstran berencana melakukam unjuk rasa kembali pada Kamis, 24 Oktober 2020, dan meminta mogok massal pada 14 Oktober nanti. (Rtr)