Tolak Bongkar Muat Batubara di Gresik, Warga Ditangkap Polisi

Aksi demo warga di pintu dermaga bongkar muat batubara dan log PT Gresik Jasatama (GJT) yang disertai penghadangan truk pengangkut batubara, pada Rabu 12 Agustus lalu 2020 atau lima hari lalu, dinilai paling parah sejak awal demo tahun 2006.

Perwakilan warga menyebut, beberapa poin sehingga disebut paling parah yakni jumlah petugas TNI Polri yang disiagakan lebih banyak. Dan adanya lima orang warga yang diamankan, yakni Amin, Firman, Sholeh, Tuki dan Aji dengan dalih sebagai provokator demo.

"Aksi demo soal bongkar muat batubara GJT pertama kali tahun 2006. Tapi demo kemarin itu paling parah. Sebelumnya, petugas tidak pernah menangkap warga. Apalagi sampai dibawa ke Polres Gresik seperti itu," ujar Moh Kholil, perwakilan warga Kelurahan Kemuteran, Senin 17 Agustus 2020.

Didampingi beberapa warga yang lain, Kholil menegaskan akan tetap bersikukuh pada tujuan utama, yaitu meminta operasional bongkar muat batubara yang dijalankan oleh GJT dihentikan. Atau dengan alternatif lain direlokasi ke tempat lain.

"Sebenarnya yang dipersoalkan warga itu aktivitas bongkar muat batubaranya. Bukan bongkar muat kayu log atau yang lain. Karena dampak polusinya luar biasa. Selain kotor juga masalah kesehatan warga. Jadi kami tetap konsisten bongkar muat batubara harus direlokasi," tegasnya.

Dia membeberkan, pada pertemuan sebelumnya antara warga dengan pihak GJT sudah ada kesepakatan. Bahwa pihak GJT bersedia merelokasi aktivitas bongkar muat batubaranya bila Pelabuhan JIIPE telah dibuka atau diresmikan.

"Tapi nyatanya ketika pelabuhan JIIPE sudah dibuka, aktivitas bongkar muat batubara GJT belum juga direlokasi ke sana. Pada waktu mediasi terakhir di kantor dewan juga sempat ditanyakan lagi. Katanya ada kesanggupan, tapi malah beroperasi kembali," paparnya.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, warga menghendaki pembahasan terkait bongkar muat batubara melalui satu pintu. Yakni diselesaikan di Kantor DPRD Gresik seperti rapat sebelumnya.

"Pernah ada ajakan dari pihak yang mengaku perwakilan GJT untuk berunding dengan perwakilan warga di suatu tempat. Ajakan itu tidak kita tanggapi, kecuali di kantor dewan. Insyaalah Rabu besok akan ada rapat lagi di dewan," pungkasnya.