Demo Bea Cukai dan Kantor Pajak, HMI Desak Sri Mulyani Lengser

Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Probolinggo berdemonstrasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo, Senin, 20 Maret 2023. Dalam aksinya, mereka mendesak agar Menteri Keuangan (Menkeu, Sri Mulyani lengser dari jabatannya.

Di akhir demonya, pengunjuk rasa juga membeberkan harta kekayaan Kepala Bea Cukai Probolinggo, Andi Hermawan yang mencapai Rp4,68 miliar. Harta kekayaan sebesar itu tercantum di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Andi Hermawan.

Dalam orasinya, aktivis HMI itu itu menyoroti isu transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Transaksi mencurigakan sekitar Rp300 triliun itu sempat diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Kedatangan sekitar 30 aktivis HMI ke kantor Bea Cukai sempat tertahan di depan pintu gerbang Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo. Sebab pihak Bea Cukai tidak mengizinkan para mahasiswa memasuki kantor Bea Cukai di Jl. Tanjung Tembaga No.Timur, Kelurahan/Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo karena jumlahnya lebih dari lima mahasiswa.

Para mahasiswa bersikeras ingin memasuki pelabuhan sehingga sempat terjadi kericuhan. Para aktivis HMI berusaha masuk tetapi barisan personel polisi juga ketat memagari pintu gerbang Pelabuhan Tanjung Tembaga.

Akhirnya, puluhan aktivis HMI memilih untuk duduk bersila di depan pintu gerbang. Sejumlah jajaran pejabat Bea Cukai dan sejumlah polisi mengajak para mahasiswa berdialog sambil duduk bersila.

Salah seorang mahasiswa kemudian membacakan 11 tuntutan HMI, yang dikemas sebagai Pakta Integritas. HMI pun meminta Kepala Kantor Bea Cukai Probolinggo, Andi Hermawan menandatangani Pakta Integritas tersebut, tetapi yang bersangkutan menolak tanda tangan.

Ke-11 tuntutan HMI Probolinggo itu sebagai berikut:

1. Ditjen Bea Cukai Probolinggo mendukung untuk mencopot Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dalam waktu dekat.

2. Ditjen Bea Cukai Probolinggo mendukung evaluasi skema dan besaran pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Kemenkeu, khususnya Ditjen Bea Cukai.

3. Ditjen Bea Cukai Probolinggo sanggup mengelola anggaran dengan sederhana, efektif dan tidak konsumtif, serta melaksanakan transparansi terhadap proses pelaporan kekayaan bagi seluruh pegawai Bea Cukai.

4. Ditjen Bea Cukai Probolinggo mendukung audit forensik untuk seluruh pegawai Kemenkeu khususnya Ditjen Bea Cukai.

5. Ditjen Bea Cukai Probolinggo bersepakat untuk transparansi besaran pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai kantor Bea Cukai Probolinggo.

6. Ditjen Bea Cukai Probolinggo berkomitmen untuk melakukan pemberantasan pita cukai ilegal yang diduga diperjual belikan oleh oknum Bea Cukai.

7. Ditjen Bea Cukai Probolinggo melakukan pemberantasan terhadap oknum Bea Cukai yang diduga bermain dengan pelaku rokok ilegal.

8. Ditjen Bea Cukai Probolinggo bersepakat untuk membuat peraturan pemerintah dalam pembatasan harta kekayaan bagi pegawai pemerintahan.

9. Kepala kantor Bea Cukai menyepakati & bertanggung jawab atas tuntutan HMI cabang Probolinggo.

10. Kepala Kantor Bea Cukai mendukung dan menyepakati gerakan HMI Cabang Probolinggo untuk Negara Indonesia Berkemajuan.

11. Membuat peraturan pemerintah, dalam pembatasan harta kekayaan bagi pegawai pemerintahan.

Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo, Saiful Deddy membacakan sekaligus menjelaskan urgensi 11 poin tuntutan tersebut. Dikatakan kasus transaksi mencurigakan di Kemenkeu itu merugikan keuangan negara.

"Uang tiga ratus T itu tidak sedikit. Bayangkan berapa banyak uangnya," ucap mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo itu. Uang Rp300 triliun itu disebut sebagai transaksi yang terdapat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Deddy juga membeberkan harta kekayaan Kepala Bea Cukai Probolinggo Andi Hermawan, yang mencapai Rp4,68 miliar lebih sesuai yang dilaporkan melalui LHKPN.

Mendengar paparan Deddy, Andi Hermawan hanya diam, tidak mau mengomentari. Yang jelas, Andi menolak ketika diminta menandatangani Pakta Integritas yang disodorkan HMI.

"Itu di luar kewenangan saya. Namun, saya mengapresiasi demo adik-adik HMI hari ini,” katanya.

Sisi lain, Andi tidak memberikan komentar apa pun saat diwawancarai sejumlah wartawan. Ia bersama stafnya memilih meninggalkan lokasi, tanpa menjawab sepatah kata pun.

Usai berdemonstrasi di Kantor Bea Cukai, puluhan aktivis HMI mendatangi KPP Pratama di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo, Senin sore sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka kembali berorasi dan mendesak Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya.