Deliar Noer dan Pesan Pentingnya (2)

Pada Minggu, 8 Mei lalu, saya sudah menulis salah satu pesan Pak Deliar Noer soal pentingnya mengatur struktur gaji karyawan, apakah itu dalam perusahaan atau pun karyawan dalam pemerintahan. Pada waktu itu Pak Deliar membuat jarak gaji itu paling jauh adalah 10 kali antara karyawan tertinggi dengan karyawan paling rendah.

Misalnya, kalau gaji office boy itu satu juta rupiah maka gaji seorang direktur itu paling banyak 10 juta, syukur kalau lebih dekat lagi jaraknya. Semakin dekat akan semakin kecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Mengapa? Karena jarak gaji yang terlalu jauh itu akan menciptakan disparitas sosial yang luar biasa. Kondisi itu akan menciptakan disharmoni sosial karena di antara mereka akan terjadi kecemburuan sosial. Gaji telah membuat pembelahan sosial yang terlalu lebar, dan hal itu bisa memunculkan berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Disharmoni sosial sesungguhnya lahir dari kebijakan pemerintah yang salah dalam melihat masa depan. Oleh karena itu seseorang yang akan menjadi pengambil kebijakan publik itu haruslah lahir dari mereka yang memiliki ilmu yang interdisipliner. Bukan ilmu yang tunggal, sebab faktanya dalam mengatur masyarakat suatu bangsa membutuhkan banyak ilmu.

Pesan Pak Deliar Noer disamping struktur gaji dan pendapatan itu, yang tak lelah pentingnya adalah soal posisi DPR sebagai wakil rakyat. Di mata Deliar, posisi DPR sebaiknya secara kelembagaan harus mengambil sikap oposisional dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan. Sikap kondisional ini penting agar pemerintah berjalan di atas koridor konstitusi negara dan tidak boleh tergelincir dari rel yang digariskan oleh UU.

Jika pemerintah keluar dari garis, maka DPR harus dengan tegas memperingatkannya tanpa malu-malu. Tugas utama DPR mengawasi pemerintahan setelah mereka menyetujui besaran anggaran yang harus mereka kelola. DPR bukan lembaga yang lemah, atau sekelompok peserta paduan suara yang menyanyikan lagu ciptaan pemerintah atau penguasa. DPR yang seperi itu sudah keluar dari makna halilintar sebagai wakil rakyat yang berdaulat.

Di Amerika Serikat, posisi DPR itu betul-betul menjaga daulat rakyat. Oleh karena itu, maka di gedung parlemen mereka tidak segan-segan ditulis, "Here The People Govern" (Di sini Rakyat Memerintah/Mengatur/Berdaulat). DPR bukan tempat orang-orang bermental membebek. DPR adalah tempat orang berfikir keras membangun strategi peradaban bangsanya di masa depan.

Oleh karena itu DPR harus sensitif terhadap hal-hal yang akan berdampak strategis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. DPR sebagai wakil rakyat haruslah lahir dari orang-orang yang telah matang dalam masyarakat, sehingga pikiran, sikap dan tindakannya adalah cerminan suara jati nurani rakyat. Bukan orang yang kepalanya kopong, yang hanya bermodal duit sogokan, sedang isi kepalanya krisis, kering ide dan gagasan yang baik bagi kemajuan bangsanya.

Pak Deliar berpesan, agar bangsa ini segera menyadari pentingnya proses rekruitmen politik yang fair competition berbasis kompetensi. Hal ini penting agar pemilu yang dibiayai dengan modal sangat besar itu dapat menghasilkan wakil rakyat uang bermutu dan memiliki dedikasi yang tinggi pada kemajuan bangsa.

Gagasan berikutnya adalah pentingnya proses penyebaran umat Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Mengapa? Pak Deliar yakin bahwa Umat Islam tidak akan berkhianat kepada bangsa Indonesia. Sebab Republik ini merupakan hasil perjuangan berdarah-darah dari para nenek moyang umat Islam melawan penjajah Belanda yang datang membawa agama baru. Apa agama baru itu sebaiknya Anda baca kembali sejarah.

Dalam pandangan Deliar sebagai Ilmuwan Politik pertama bergelar Profesor Doktor, umat Islamlah yang akan menjadi perekat utama bangsa ini dari upaya pihak-pihak yang menghendaki negara omongannya berkeping-keping layaknya Yugoslavia.

Oleh karena itu, Deliar Noer berpesan agar bangsa ini dikelola dengan cara-cara modern yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara-cara yang tidak adil, diskriminatif, tebang pilih-pilih kasih hanya akan mengantarkan bangsa ini pada kehancuran.

Negara harus memastikan kemana arah bangsa ini melaju. Rakyat atas nama negara harus berteriak ketika keadilan terluka dan kebenaran tersisihkan dari muka bumi. Sebab rakyat adalah komponen utama dari negara. Tanpa rakyat tidak mungkin bisa berdiri suatu negara. Oleh karena itu pemerintah pemegang mandat kekuasaan dari rakyat dilarang bersikap semena mena dan bertentangan secara diametral dengan kehendak mayoritas rakyat Indonesia.

Jika koridor itu ditabrak oleh pemegang mandat rakyat, maka pada saat yang sama rakyat akan membuat perhitungan untuk menjatuhkannya demi keselamatan bangsa dan negara. Dan, ini adalah alarm politik yang harus dilaksanakan dengan benar. Jangan sampai pemegang mandat rakyat tertipu oleh kepentingan jangka pendek yang membahayakan negara.

Fathorrahman Fadli

(Direktur Eksekutif Indonesia Development Research/IDR, Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang)