Deklarasi Majapahit, Bawaslu Jatim Tolak Politik Uang dan Lawan Politisasi Sara

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggelar deklarasi tolak politik uang dan lawan politik kotor yang memanfaatkan isu suku ras agama dan antar golongan (sara), yang dinamai Deklarasi Majapahit.

Deklarasi ini digelar, Rabu, 14 Februari 2018, bertempat di Hotel Majapahit, jalan Tunjungan, Surabaya.

Ketua Bawaslu Jatim, Mohammad Amin mengatakan, deklarasi ini dibuat untuk muwujudkan kondusifitas saat pelaksanaan Pilkada berlangsung, dan di harapkan hasilnya nanti bisa melahirkan pemimpin pemimpin Jawa Timur yang berintegritas.

"Yang kita inginkan Pilgub Jatim nanti jadi trending topik keguyubannya," kata Moh Amin, dihadapan para stakeholder yang berkepentingan dan juga ratusan audiens.

Kenapa deklarasi ini dinamai Deklarasi Majapahit? Menurutnya, di tempat inilah peristiwa bersejarah perobekan bendera penjajah terjadi, ia menganalogikan bahwa politik uang dan politisasi sara juga sebagai bentuk penjajahan.

"Karena tempat ini menurut sejarahnya adalah sebuah simbol perlawanan terhadap penjajah belanda, karena di tempat ini terjadi penyobekan bendera penjajah. Maka di sini pulalah kami akan merobek dugaan money politik dan merobak politisasi sara di Jawa Timur," kata dia.

Deklarasi ini dihadiri oleh dua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf - Puti Guntur Soekarno, dan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak, juga Gubernur Jatim yang kini masih menjabat Soekarwo, serta Ketua DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar, dan jajaran Forkopimda lain.

Selain itu, deklarasi ini juga dihadiri mahasiswa serta pelajar, dari perguruan tinggi dan sekolah menengah atas yang ada di Surabaya.

Di acara ini para audiens yang hadir membuhkan tanda tangan dan cap lima jari sebagai simbol bentuk penolakan pada politik uang dan perlawanan politisasi sara. (frd)