Deklarasi Anti People Power di Peringatan Setahun Bom Surabaya
Di sela peringatan satu tahun pasca tragedi bom Kota Pahlawan, di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Ngagel, Surabaya, berkumandang deklarasi menolak gerakan people power pasca Pemilu dan Pilpres 2019.
Deklarasi itu dilakukan oleh ratusan jemaat geraja dan umat lintas agama dengan dipimpin Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa Jatim, Otto Bambang Wahyudi, Senin, 13 Mei 2019.
"Pancasila jaya, NKRI harga mati. Terima kasih pelaksanaan Pemilu 2019, di Jawa Timur, berlangsung dengan lancar aman transparan dan jujur," kata Otto, diikuti para jemaat.
"Kami menolak adanya aksi people power karena mencederai nilai-nilai demokrasi dan berakibat memecah belah bangsa," kata Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV Propinsi Jawa Timur.
Otto menambahkan, people power adalah ancaman kerukunan umat beragama, dan bisa merusak sistem demokrasi di Indonesia.
"Dengan adanya people power itu akan merusak sistem demokrasi kita, kedua juga merusak kerukunan antar umat yang ada di Indonesia, ini yang harus kita hindarkan," ujar Otto.
Menurut Otto, semestinya usai Pemilu dan Pilpres masyarakat bisa kembali bersatu dan tak terikat perbedaan pandangan politik hingga menyebabkan konflik berkepanjangan.
"Bangsa kita setelah selesai Pemilu kita bisa kembali bersatu, Pasangan 01 dan 02, dijumlah 3, jadi Persatuan Indonesia sesuai sila ke 3," ujarnya.
Menurut Otto, konflik hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak, yakni kerugian material maupun moril, yang bisa menghambat kelangsungan negara ini.
"Harapan kita, berilah mereka kesadaran bahwa persatuan ini penting, dari pada terjadinya konflik. Karena konflik akan membawa korban material moril dan kelangsungan dari negara ini," katanya. (frd)