Data MBR Surabaya Semrawut, 50 ASN Pemkot Terima Bantuan Pangan
Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumpulkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, dan petugas Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya di Graha Sawunggaling Kantor Pemkot Surabaya, Sabtu 8 Januari 2022.
Mereka dikumpulkan secara khusus untuk bersama-sama Pemkot Surabaya dalam menangani masalah sosial di Surabaya. Sebab, masih ada banyak warga yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak menerima manfaat.
Berdasar data, ada 1.129.377 warga dari 395.930 KK yang layak menerima manfaat namun hingga kini yang dikeluarkan baru 174.233 warga dari 77.815 KK.
Bahkan, dari data yang ada justru bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Seperti misal, ada 50 aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya yang menerima manfaat. "Berarti data ini salah karena tidak tepat sasaran," ungkap Eri.
Untuk itu, ia meminta seluruh pendamping PKH, BPNT, dan Pemkot Surabaya agar bersinergi dalam melakukan survei ke rumah-rumah warga. Sehingga datanya bisa menjadi satu tidak ada lagi kesalahan.
"Selama ini survei sendiri-sendiri. Saya bilang ini cukuplah. Ini waktunya kita turun bareng sekali saja untuk survei bersama-sama. Dadi gak ben dino survei," kata dia.
Setelah dilakukan pendataan, nanti akan dilakukan evaluasi mana yang layak mendapat PKH, BPNT atau bantuan dari Pemkot Surabaya. Data tersebut kemudian akan ditempel di tiap balai RW agar warga dapat mengetahui langsung sekaligus mengontrol. Sehingga apabila dirasa ada yang salah atau ada yang kurang bisa segera dibenahi.
Apabila sudah dibenahi, maka rumah warga yang layak menerima manfaat akan diberi stiker khusus yang ditempel di tiap rumah. "Rumahnya ditempel stiker agar kita bisa tahu dan tepat sasaran. Tidak boleh malu, justru malu bagi pemerintah kalau tidak memberi bantuan secara tepat sasaran. Itu tidak berperikemanusiaan," ungkap mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.