Data Jokowi Bocor, Roy Suryo: Menkes harus Bertanggungjawab

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menilai kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi merupakan kekoyolan. Kementerian Kesehatan (Kemkes) harus bertanggungjawab atas bocornya data pribadi milik presiden di aplikasi PeduliLindungi.

“Ini konyol karena ada kebijakan yang tidak diantisipasi,” ujar Roy Suryo terkait bocornya data pribadi presiden di media sosial tanpa disensor.

Menurut Roy Suryo, Kemenkes tidak boleh lepas tanggung jawab atas bocornya data tersebut. Dia mengatakan, sistem aplikasi PeduliLindungi tidak dilindungi. Harusnya, sertifikat vaksin ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya sendiri.

“Tidak membolehkan mengecek sertifikat vaksin orang yang bukan NIK miliknya,” ujar Menpora di era Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudoyono (SBY).

Roy Suryo mengatakan, banyak bahaya yang mengintai jika data pribadi bocor. Bila data sekelas presiden saja bocor bagaimana dengan masyarakat biasa. Data pribadi itu bisa dijual di medsos untuk orang mendaftar apa saja.

"NIK ini bisa saja dimasukkan untuk aplikasi lain, seperti untuk mengajukan pinjaman online," bebernya.

Roy Suryo menambahkan, bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat kebocoran data ini bisa membawa kasus itu ke ranah hukum.

Terpisah, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti bocornya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi. Menurut dia, aplikasi yang menghimput data vaksinasi itu memang sudah ramai dikeluhkan masyarakat.

"Ya memang banyak keluhan yang kami terima, di situs PeduliLindungi," katanya.

Menurur Dasco sudah ada penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui Komisi IX DPR bahwa Kemenkes terus memperbaiki dan menyempurnakan data maupun aplikasi PeduliLindungi

Dasco menilai untuk mencegah kebocoran data maka perlu dibuat payung hukum, yakni melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). "Sudah beberapa kali kami bilang bahwa perlindungan data pribadi itu penting. Sehingga hal-hal seperti ini yang paling terakhir sertifikat vaksin Pak Jokowi kemudian beredar di media sosial," ujar Dasco.