Data eHac Bocor, DPRD Surabaya: Salahkan Pemerintah Saja

DPRD Kota Surabaya merespon bocornya data pengguna aplikasi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Electronic Health Alert Card) atau eHac.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang dialami warga. Sebab, perlindungan privasi warga dalam informasi teknologi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

“Apapun caranya, bagaimanapun caranya pemerintah harus bertanggung jawab. Jika ada aplikasi lainnya, pemerintah juga harus melindungi secara maksimal,” kata Tjutjuk kepada Ngopibareng.id, Rabu 1 September 2021.

Untuk itu, demi melindungi data privasi, Tjutjuk meminta warga untuk menguninstall aplikasi eHac dan hanya menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Apalagi di aplikasi PeduliLindungi juga bisa muncul sertifikat vaksin yang bisa digunakan untuk dokumen perjalanan atau menginap di hotel.

Menurutnya, beberapa hari terakhir aplikasi eHac tidak bisa membuka. Bahkan, loadingnya lama.

Menurutnya, lebih mudah membuka aplikasi PeduliLindungi, sehingga warga harus beralih ke aplikasi PeduliLindungi.

“Beralih saja, semoga aman ya di aplikasi PeduliLindungi. Kalau nggak aman, itu salah pemerintah. Karena ada kewajiban melindungi data privasi,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, ada sekitar 1,3 juta data pribadi pengguna eHac bocor. Data yang bocor merupakan data pribadi pengguna aplikasi, antara lain nama, nomor KTP, paspor, foto profil detail hotel pengguna, hingga detail waktu akun tersebut dibuat.

Di samping data pribadi, dokumen hasil tes Covid-19 juga bisa diakses, termasuk data rumah sakit hingga klinik.