Dana Berobat Gakin Habis, Bondowoso Ajukan Rp 1,1 M di PAPBD 2022

Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso mengajukan anggaran mencapai Rp 1,1 miliar pada Perubahan APBD (P-APBD) atau PAK 2022. Anggaran ini untuk mencover pembiayaan pengobatan masyarakat miskin (Gakin) Puskesmas dan RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso.

Pengajuan anggaran di P-APBD 2022 itu dilakukan Dinkes, menyusul anggaran CRS (Corporate Sicial Responsibility) mencapai Rp 1,5 miliar di RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso telah habis. Anggaran CSR ini diperuntukkan membantu pembiayaan berobat masyarakat miskin dan kegiatan rumah sakit lainnya.

"Anggaran Rp 1,1 miliar diajukan di P-APBD 2022, itu diperuntukkan pelayanan berobat masyarakat miskin sebesar Rp 400 juta. Sedangkan, khusus ibu melahirkan tidak memiliki BPJS Kesehatan, disiapkan Rp 700 juta," kata Kepala Dinkes Bondowoso, Muhammad Imron, Rabu 27 Juli 2022.

Imron menjelaskan, masyarakat Bondowoso yang bisa memanfaatkan anggaran tersebut harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Yaani, masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos Bondowoso yang terintegrasi Kemensos RI.

Kepala Dinkes Bondowoso, Muhammad Imron. (foto:guido saphan/ngopibareng.id)

"Karena, filter pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Dr Koesnadi untuk masyarakat miskin di Dinsos P3AKB . Nantinya Dinsos P3AKB memverifikasi surat keterangan masyarakat miskin yang dibuat Kades dan diketahui Camat. Jadi, kalau masyarakat miskin tidak masuk DTKS, ya tidak dibiayai pemkab,"jelasnya.

Anggaran pelayanan pengobatan bagi masyarakat miskin di Bondowoso, itu menurut Imron, hanya di Puskesmas dan RSUD Dr. Koesnadi. Sementara rumah sakit umum lain di Bondowoso belum mencover.

"Anggaran dari APBD untuk pelayanan pengobatan masyarakat miskin di rumah sakit umum lain, seperti RS Mitra Medika dan RS Bhayangkara tidak cukup," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo mengapresiasi langkah Dinkes mengajukan anggaran pelayanan pengobatan masyarakat miskin. Karena, anggaran CSR di RSUD Dr. Koesnadi Bondowoso tidak bisa digunakan membiayai pelayanan pengobatan masyarakat miskin.

"Oleh karena itu, DPRD mendorong dinas terkait (Dinkes,red) mengajukan anggaran jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Puskesmas dan RSUD Dr. Koesnadi pada P-APBD 2022," kata Kukuh.(*).