Dampak Kebijakan Anggaran, Pemprov Jatim Dorong Transformasi Anggaran

Kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran berdampak pada turunnya kekuatan APBD Jawa Timur di tahun 2026. Keadaan ini memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim harus memutar otak mencari sumber-sumber pendapatan baru.

Untuk itu, pemprov melaksanakan Jatim Retreat 2026 dengan tema Creative Financing & Value For Money di Gedung BPSDM Jatim, Surabaya, Kamis, 15 Januari 2026. Dalam kegiatan yang berlangsung siang hingga malam itu, seluruh OPD mendapat materi dari berbagai narasumber.

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menjelaskan, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di tahun 2025 sudah berjalan baik dengan pendapatan mencapai 104 persen, kemudian kinerja belanja 92,16 persen.

"Kemudian kita memulai dengan bagaimana sih trennya anggaran 2026 akibat dari kebijakan-kebijakan pusat. Baik dari HKPD yang akhirnya pajak pendapatan pajak kendaraan berbagi hasil dengan kabupaten/kota lebih banyaa. Sehingga kita berkurang," ujar Adhy.

Selain itu, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan pengurangan dana transfer Rp2,8 Triliun berakibat pada penyesuaian anggaran agar dapat melaksanakan program prioritas dengan baik.

Hanya saja, Adhy mengatakan, dengan anggaran yang ada masih belum cukup meng-cover semua kebutuhan. Karena itu, melalui Jatim Retreat ini diharapkan merubah mindset sekaligus menggali ide-ide baru untuk menghasilkan sumber dari sektor lain.

Adhy mengatakan, sumber utama pendapatan masih dari penghasilan pajak yang akan di-ekstensifikasi dan intensifikasi dengan digitalisasi. Kemudian, pemprov memiliki aset besar yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

"Di samping, sumber utamanya juga ada yaitu BUMD. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas BUMD untuk bisa memberikan pendapatan yang lebih," sebutnya.

Tak kalah penting, ia menyebut harus ada belanja yang efektif menyesuaikan dukungan anggaran.  Bagaimana, OPD diminta merubah mindset bukan hanya menghabiskan anggaran tapi juga bisa sebagai penghasil.