Dalih Revitalisasi Golkar; Yorrys Dipecat, Tiga Jendral Merapat

Jakarta: Belakangan santer terdengar kabar, pencopotan salah seorang kader dari Partai Golkar, yakni Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai.

Kabar itu bermula dari Yorrys yang dianggap terlalu vokal mengomentari kesehatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Kalau dia (Novanto) sakit terus begini, kenapa dia tidak fokus pulihkan kesehatan dulu. Seperti halnya dulu dia mengutus Ketua Harian dan Sekjen untuk melaksanakan konsolidasi kan," kata Yorrys di Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 28 SEptember 2017.

Kata Yorrys, kasus korupsi proyek e-KTP yang menyeret Setya Novanto telah menggerogoti elektabilitas Partai Golkar sebelum Novanto berstatus tersangka.

Buntutnya Yorrys pun kini dicopot dari jabatannya. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengungkapkan alasan pencopotan dari jabatannya adalah untuk menjaga kesolidan partai.

"Jadi masalahnya perlu dijaga kekompakan, soliditas, salah satu terjadinya penurunan elektabilitas kemarin juga karena ada gonjang-ganjing di kalangan internal, salah satunya itu," kata Agung seusai menemui Ketua Umum Golkar Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober kemarin.

Agung mengatakan, jelang Pemilu dan Pilkada Serentak internal Golkar harus solid dan tak boleh terus berkonflik khususnya para elit internal partai.

Dia berharap seluruh kader bisa menyelesaikan masalah partai secara internal dan tidak mengumbarnya ke publik, karena akan menimbulkan kegaduhan yang akan berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar.

"Saya harap ke depan satu sama yang lain kita itu kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan di forum internal saja. Jadi keluar itu hanya kepada masalah yang berkaitan dengan kontribusi menyelesaikan isu-isu bangsa," lanjut mantan Ketua DPR itu.

Yorrys pun mempertanyakan mekanisme pencopotan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dari posisi Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).

Meski mengaku revitalisasi kepengurusan adalah hal yang wajar dari organisasi, menurut dia, langkah itu harus tetap mengacu pada mekanisme.

"Sebenarnya saya nggak masalah dengan adanya revitalisasi, itu hal yang biasa di organisasi dan juga amanat Rapimnas Balikpapan tapi yang saya pertanyakan itu soal mekanismenya," kata Yorrys saat dihubungi pada Jumat, 12 Oktober 2017.

Menurut Yorrys, sesuai dengan mandat Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu, setidaknya ada tiga kriteria atau parameter dalam revitalisasi kepengurusan. Pertama kata Yorrys, kader yang sudah keluar dari partai karena pindah partai, lalu kedua kader yang tersangkut masalah hukum dan telah bermuatan inkrah atau tetap. Terakhir kata dia, kader yang tidak aktif menjadi pengurus dalam setahun terakhir.

"Tiga itu kriterianya, nah dalam mekanisme itu harus juga melalui rapat terbatas kemudian rapat pleno yang melibatkan ketua dewan pertimbangan, itu mungkin tidak dilakukan," ujar Yorrys.

Namun demikian, hal itu tidak dilakukan dalam pergantian terhadap dirinya. Bahkan, ia merasa tidak masuk dalam kriteria revitalisasi tersebut. "Jadi ya sekarang jadi pertanyaan itu kesalahan dari kriteria yang sudah disepakati baik itu di pleno itu di mana, itu saja," kata Yorrys.

Yorrys juga mengaku belum mendapat SK soal pergantian itu. Karenanya ia belum menanggapi jauh pergantian dirinya tersebut. "Belum tapi mekanisme saja yang saya lagi sedang saya liat. Karena saya belum terima (SK) ini jadi saya belum kasih tanggapan," ujarnya.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akhirnya resmi mengenalkan pengurus baru hasil revitalisasi. Ada 4 nama purnawirawan TNI dan Polri yang bergabung dengan Partai Golkar. Mereka adalah Letnan Jenderal (Purn) TNI Eko Wiratmoko, Irjen (Purn) Benny Mamoto, Komjen (purn) Anang Iskandar, dan Mayjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. 

Namun, belakangan Benny Mamoto tak jadi masuk Golkar karena berstatus PNS. "Pak Benny nggak jadi karena masih PNS," kata Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini, Kamis, 12 Oktober 2017.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan masuknya 3 pensiunan jenderal itu merupakan hasil komunikasi yang panjang. Partai Golkar memang sudah jauh hari menyiapkan mereka masuk kepengurusan DPP. 

"Ini sebuah komunikasi panjang. Perencanaan ini sudah jauh-jauh hari disiapkan. Tapi timingnya yang pas ya sekarang ini dalam rangka revitalisasi struktur," kata Maman di tempat terpisah. 

Yang paling menonjol adalah Letjen Purn TNI Eko Wiratmoko sebagai Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar menggeser pengurus sebelumnya Yorrys Raweyai.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, hasil revitalisasi ini, terdapat penambahan jumlah pengurus pusat dari 279 menjadi 301 orang. Idrus beralasan, revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas dan kebersamaan Partai Golkar. Apalagi menjelang tahun politik yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera-Jawa, Golkar Nusron Wahid tak setuju Yorrys Raweyai dicopot dari Koordinator Polhukam partai. 

"Saya enggak setuju kalau kamu tanya," kata Nusron di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 11 Oktober 2017.

Nusron mengungkapkan, harusnya Golkar bukan memberhentikan anggota lama melainkan menambah anggota baru. Sebab, tiap kader partai yang sudah lama walaupun citra nya buruk, pasti mempunyai pendukung.

"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh, karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut," tuturnya.

"Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikap saya seperti itu," tambahnya.

Nusron menjelaskan, seharusnya yang diberhentikan partai adalah anggota yang terbukti melakukan korupsi. Dan hal itu akan menjadi kekuatan baru untuk meraih suara dan memenangkan Pemilu mendatang.

"Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat, idealnya. Saya sampaikan apa adanya. Namanya restrukturisasi, revitalisasi itu dalam rangka proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang. Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa," tukasnya. (frd)