Lewat Forkopimda, Pakde Karwo Berkomiten Jaga Persatuan NKRI

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang hadir dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim, mengatakan akan berkomitmen untuk melaksanakan dan menindaklanjuti perintah Presiden RI Joko Widodo, yakni menindak tegas semua pihak yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, NKRI, dan bhineka tunggal ika.

Komitmen yang sekaligus perintah kepada jajaran Forkopimda kabupaten/kota se-Jawa Timur ini disampaikan satu persatu oleh semua anggota yang hadir, di Balai Prajurit, Kodam V Brawijaya, Surabaya, Senin (22/5).

Pakde Karwo menegaskan, berdasarkan pasal 63-68 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota harus tegak lurus dan sinergis dengan provinsi. Indonesia dibagi-bagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi menjadi kabupaten/kota.

"Terdapat sanksi peringatan pertama, kedua, di sekolahkan, serta dicopot dari  jabatan jika tegak lurus dan sinergi ini tidak dilakukan," ujarnya didampingi Wagub Jatim Saifullah Yusuf.

Pakde Karwo menilai, komitmen ini sangat penting dalam menciptakan kondisi Jatim yang aman dan nyaman. Sebab, jika ada gangguan sedikit di wilayah Jatim, maka akan berdampak sangat besar, bukan hanya Jawa Timur tetapi wilayah lain di Indonesia.

Dicontohkan, keterlambatan pengiriman logistik pangan selama 3 hari saja oleh Jawa Timur pada provinsi-provinsi lain di Indonesia Bagian Timur, menjadikan langsung melonjaknya komoditi beras, terigu dan minyak goreng wilayah Indonesia timur. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan kenyamanan Jawa Timur menjadi sebuah tindakan penting bagi negeri ini.

“Dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan, maka proses pembangunan khususnya di Jatim juga akan bisa berjalan sesuai rencana,” sambung Pakde Karwo.

Gubernur Jatim juga menjelaskan hasil sinergi Forpimda ini diantaranya, angka kriminalitas dan demonstrasi setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

“Misalnya saja, angka kriminalitas di Jatim pada tahun  2015 sebesar 2, 67 per 10 ribu penduduk, menurun 0,9 dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,57per 10 ribu penduduk. Demikian pula, demonstrasi di Jatim juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebanyak  417 demo, atau menurun 322 demo dibandingkan tahun 2015 sebanyak 739 demo,” paparnya. (hrs)