Daftar Vaksin Covid-19 Berlabel Halal dari MUI

Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memenangkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) atas uji materi Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020, terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Putusan MA tersebut memberikan konsekuensi kepada pemerintah untuk menyediakan vaksin Covid-19 yang halal bagi umat muslim. Seperti diketahui, hingga kini, belum banyak vaksin Covid-19 di Indonesia yang dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Ni'am Sholeh kembali mengulas, bahwa ada empat fatwa MUI yang berkaitan dengan vaksin Covid-19 dan sudah ditetapkan kehalalannya.

Berikut vaksin Covid-19 berlabel halal dari MUI:

1. Vaksin Sinovac

MUI telah memberikan ketetapan halal dan suci terhadap vaksin Covid-19 merek Sinovac. Penetapan halal ini diberikan baik kepada Sinovac sebagai produsen dan vaksin bulk Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma.

Ketentuan halal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 2/2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero).

2. Vaksin Zifivax

Fatwa Nomor 53 Tahun 2021 MUI mengatur tentang produk vaksin dari Anhui Zhifei Longcon Pharmaceutical Co. Ltd. Vaksin dengan merek Zifivax ini dinyatakan suci dan halal.

3. Vaksin Merah Putih

Fatwa Nomor 8 Tahun 2022 MUI menerangkan produk vaksin dari Biotis Pharmaceuticals Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga atau vaksin merek Merah Putih ini dinyatakan suci dan halal.

4. Vaksin produksi Beijing Institute of Biological Products

MUI dalam Fatwa Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tentang produk vaksin dari Beijing Institute of Biological Products Co Ltd menetapkan vaksin tersebut halal. Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), vaksin Covid-19 produksi BEIJING BIO-INSTITUTE BIOLOGICAL PRODUCTS CO. merupakan salah satu unit dari Sinopharm.

Status Vaksin Lainnya

Indonesia telah mendistribusikan enam regimen vaksin yang mendapat izin penggunaan dari BPOM, seperti Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinopharm. Asrorun menegaskan dengan adanya ketersediaan vaksin halal, maka yang haram tidak lagi boleh dipakai.

"Kebolehan untuk menggunakan vaksin yang haram dan najis untuk kepentingan pembentukan herd immunity itu dengan syarat tertentu, salah satunya jika tidak ada vaksin yang halal atau ada tapi tidak mencukupi," jelasnya.

"Jika sudah ada vaksin yang halal dan persediaannya mencukupi, yang haram tidak boleh dipakai, karena itu pemerintah bertanggung jawab menyediakan vaksin yang halal guna memberikan jaminan hak keagamaan bagi masyarakat Muslim," pungkasnya.