Cegah Kemiskinan Ekstrem, Jateng Upaya Ciptakan Stabilitas Harga
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menciptakan stabilitas harga. Sebab, harga-harga barang pokok yang melambung tinggi, menjadi bagian indikator yang berpotensi semakin meningkatkan angka penduduk miskin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga melakukan sidak ke berbagai pasar tradisional di Jawa Tengah untuk memantau harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Apalagi saat Ramadan ada beberapa bahan pokok yang cenderung naik.
"Beberapa yang punya potensi-potensi yang bikin inflasi apa. Minyak goreng pasti, kedelai, jadi beberapa yang punya potensi, ini mesti dikendalikan sejak sekarang, pasti permintaan di Bulan Ramadan akan tinggi," kata Ganjar
Ganjar menyebut ketersediaan pangan di Jateng dalam kondisi aman berdasarkan data stok pangan yang diterimanya, hanya soal harga yang masih fluktuatif.
"Artinya, dari sisi stok aman, tapi dari sisi harga yang masih fluktuatif," tuturnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengungkapkan pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pusat untuk terus menekan kenaikan harga bahan pokok.
"Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Jateng artinya nasional hingga kita perlu koordinasi pada pemerintah daerah maupun Pusat. Supaya di tahun ini, di bulan puasa ini khususnya Jelang lebaran harga komoditas yang ada bisa kita kendalikan," kata Taj Yasin dikonfirmasi di Semarang, Jumat, 8 April 2022.
Taj Yasin menilai ditambahkannya wilayah miskin ekstrem di Jateng oleh pemerintah pusat juga perlu mendapat penanganan serius. Salah satu langkahnya, mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wagub mengungkap, program Satu OPD Satu Desa Dampingan masih digulirkan untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Selain itu, dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mereplikasi dan memperbanyak program tersebut.
"Kemarin sudah rapatkan, akan kita masifkan lagi gerakan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah (program) OPD kita yang mendampingi satu desa. Dan itu sudah direplikasi oleh kawan-kawan di kabupaten/kota. Sehingga akan lebih masif lagi," terangnya.
Sebagai informasi Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022.
Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 19 kabupaten/kota miskin ekstrem dalam surat tersebut. Selain Jateng, di Jawa Barat terdapat 17 kabupaten/kota, sedangkan sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Timur juga masuk prioritas.