Cegah Intoleransi Beragama, Ini Kebijakan Menag dan Watimpres

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan salah satu upaya dalam mengikis terorisme dan intoleransi di Indonesia adalah mengakui dan jujur bahwa dalam pemahaman dan memahami agama ada yang salah.

Gus Menteri mengungkapkan hal itu dalam paparan tentang kebijakan dan langkah strategis Kementerian Agama terhadap kerukunan umat beragama di era pandemi di hadapan anggota Wantimpres secara daring dari Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta.

"Kalau kita tidak jujur maka selamanya kita akan begini. Karena pelaku terorisme seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ada surat wasiat yang berisi pesan agama. Ajaran agamanya benar, hanya saja pemahamannya yang belum benar," kata Gus Menteri, dalam keterangan Sabtu 17 April 2021.

"Kalau kita tidak mencoba koreksi maka pemahaman agama seperti ini akan terus terjadi. Nah tokoh-tokoh agama kita lebih memilih dan menegaskan bahwa terorisme ini tidak ada kaitan dengan agama, padahal ada kaitannya," tutur Menag.

Pertemuan Gus Menteri dengan anggota Dewan Pertimbangan (Wantimpres) periode 2019-2024 tersebut dipimpin Wiranto dan dihadiri anggota lainnya, yakni: Sidarto Danusubroto, Dato Sri Tahir, Putri Kuswisnu, Mardiono, Agung Laksono, Arifin Panigoro, Soekarwo, dan Luthfi bin Yahya.

Sementara Gus Menteri didampingi Sekjen Kemenag Nizar, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Nifasri, Juru Bicara Kementerian Agama Abdul Rochman, dan para Staf Khusus Menteri Agama.

Menag menambahkan, dalam mengatasi problem bangsa ini, Kementerian Agama tidak bisa berjalan sendiri dan harus bersama-sama stakeholders lainnya, seperti BIN, Polri, Densus 88, TNI, BNPT, Watimpres, dan instansi terkait lainnya.

"Jika ada kesalahan dalam pemahaman agama maka perlu ada upaya bersama-sama untuk memperbaikinya. Ke depan Kemenag sudah dilibatkan dalam penanganan intoleransi ini," kata Menag.

"Mudah-mudahan dengan itu penanganan terorisme dan intoleransi di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif. Kami di Kemenag akan melakukannya dengan soft power," tutur Menag.

Rumah Tampung

Terkait meminimalisir intoleransi di sektor pendidikan tinggi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pihaknya sudah mendapat arahan Presiden dan Mensesneg untuk mendirikan Rumah Tampung di empat perguruan tinggi.

Empat perguruan tinggi yang akan menyiapkan Rumah Tampung tersebut yakni UGM, UI, IPB, dan ITB untuk mahasiswa pertama.

"Di sana akan dilakukan pendidikan kebangsaan dan moderasi beragama serta rumah advokasi mahasiswa baru dengan ideologi nasional. Insya Allah pada tahun ajaran baru nanti Rumah Tampung ini sudah bisa dimanfaatkan dalam upaya meminimalisir upaya indoktrinasi di kalangan mahasiswa," kata Menag.

Di akhir paparannya, Menag mengatakan peran tokoh agama, ormas, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam mengokohkan kerukunan inter dan antar umat beragama di Indonesia.