Cegah Inflasi Dampak BBM, Jatim Anggarkan Rp185 Miliar
Naiknya bahan bakar minyak (BBM) diantisipasi oleh Pemprov Jatim dengan menganggarkan bantuan sosial untuk penanganan dampak inflasi sebesar Rp 185 miliar. Anggaran berasal dari Dana Transfer Umum (DTU) atau earmarking sebesar 2,21 persen yang setara dengan Rp. 66,6 miliar dan dari program reguler sebanyak Rp. 118,4 miliar.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebutkan jika alokasi earmarking berasal dari sisa anggaran yang belum tersalurkan sejak Oktober hingga Desember.
Sedangkan, alokasi DTU senilai 66,6 miliar terdiri dari beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Di antaranya Dinas Sosial Jatim senilai Rp 2,4 miliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp 14,5 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp 12,4 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim 18 miliar, Dinas ESDM Jatim Rp 6,1 miliar.
Lalu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp 3,7 miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp 3,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp 200 juta dan dari BOP 10 persen setara Rp 6,1 miliar.
Sementara dari reguler sebesar Rp 118, 4 miliar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp 24 miliar, PKH plus Rp 80 miliar dan ASPD Rp 14,4 miliar.
"Artinya secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini," jelas Emil dikutip dari laman Kominfo Jatim, Rabu 14 September 2022.
Lebih lanjut Emil Dardak menjelaskan bahwa alokasi tersebut akan disalurkan untuk dua kategori yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat.
Menurutnya ada profesi tertentu yang ketika ia mendapatkan bantuan maka ia juga akan ikut membantu kelancaran dari pasokan pangan. Seperti Tukang ojek dan nelayan. "Kalau mereka dapat bantalan sosial ini juga akan membantu mereka supaya tetap berproduksi," jelasnya.
Dirinya memastikan bahwa secepatnya bantuan akan disalurkan dan ia memastikan bantuan sosial yang akan disalurkan Pemprov Jatim tidak tumpang tindih dengan program pusat.
"Nasional kan pake DTKS makanya nanti akan dilihat dia sudah menerima PKH atau belum. Tiggal kata kuncinya bagaimana mematangkan efektivitas penyalurannya," katanya.
Tak hanya itu, Mantan Bupati Trenggalek ini juga menuturkan bahwa Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional terus berupaya bagaimana logistik di Jawa Timur tetap terkendali dan juga berupaya agar tidak terjadi kenaikan biaya produksi pertanian.
"Kami fokus bagaimana Jawa Timur sebagai provinsi pangan ini bisa efisien logistiknya tapi kita juga perlu sinergi untuk memastikan tidak terjadi cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian," tandasnya.