Cegah Inflasi, Banyuwangi Teken MoU Bidang Perdagangan Pangan

Pemkab Banyuwangi melakukan kerja sama antar daerah dalam bidang perdagangan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko inflasi komoditas pangan.

Dengan kerja sama ini daerah saling menyuplai komoditas untuk menggenjot produktivitas hasil panen dan memperluas pasarnya.

Kerja sama perdagangan pangan antar daerah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Malang, Rabu, 10 Agustus 2022.

“Kami berharap dengan kerja sama ini dapat semakin meningkat produktivitas hasil panen dan memperluas pemasaran. Sehingga, bisa berdampak kepada petani dan masyarakat secara luas," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Ada beberapa agenda dalam GNPIP ini, diantaranya peningkatan kerjasama antardaerah, deklarasi bersama untuk operasi pasar serentak di 88 titik pasar se-Jawa. Selain itu juga dilakukan bantuan peningkatan komoditas pertanian melalui program sosial Bank Indonesia serta gerakan urban farming dengan membagikan 77 ribu bibit cabai.

Dalam kerja sama ini, Banyuwangi melibatkan Gapoktan Tani Makmur dari Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Gapoktan ini kerja sama dengan Perusahaan Daerah Tugu, Kabupaten Malang dalam hal peningkatan produksi kedelai dan jagung.

"Ini menambah kerja sama antar daerah lainnya yang telah dilakukan Banyuwangi sebelumnya, terutama di sektor pangan dengan komoditas yang berbeda," katanya.

Inflasi year on year di bidang pangan per Juli ini secara nasional mencapai 10,4 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat secara luas. Karena sektor pangan menjadi pengeluaran terbesar bagi mayoritas masyarakat di Indonesia.

"Pengendalian inflasi pangan ini ibarat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Bank Indonesia menargetkan inflasi di bidang pangan mencapai 5 persen dan maksimal 6 persen. Jadi, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini menjadi sangat penting untuk membantu mengendalikan inflasi di bidang pangan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ini sengaja diawali dari Jawa Timur. Sebab, Jawa Timur merupakan penyuplai pangan nasional. 

"Produksi pangan di Jawa Timur ini tidak hanya untuk Jawa Timur saja. Tapi, juga untuk nasional. 16 provinsi di Indonesia timur menggantungkan pangannya ke Jawa Timur," katanya.