Catat, Agustus Akan Dimulai Pendaftaran CPNS

Pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 akan dibuka mulai bulan Agustus 2019. Dikutip dari media sosial Instagram milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), @bkngoidofficial, formasi CPNS yang tahun ini dibutuhkan berjumlah 254.173 pegawai. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki kuota 2.019 pegawai untuk tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKD Jatim, Anom Surahno di Kantor BKD Jatim, Kamis, 13 Juni 2019. Anom mengatakan bahwa pihak BKD telah mengirim surat ke Sekertaris Daerah Provinsi terkait formasi yang dibutuhkan oleh BKD untuk mengisi kekosongan pegawai di setiap dinas pada tahun ini. “Jadi kemarin batas pengajuannya ya ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Kita sudah mengirim surat melalui Sekda dan mengusulkan formasi CPNS di Jatim ke Menpan,” ujarnya Menurut Anom, formasi CPNS yang dibutuhkan oleh BKD Jatim berdasarkan jumlah pegawai yang pensiun di tahun 2019 ini. “Tahun ini ada 2.019 pegawai yang akan pensiun menurut catatan BKD Jatim. Otomatis kita membutuhkan jumlah yang sama untuk formasi tahun ini,” bebernya.

Anom menjelaskan bahwa formasi yang diajukan selanjutnya akan ditentukan oleh Menpan, lalu kemudian memutuskan formasi dari dinas mana yang dibuka untuk Jatim. “Jadi menunggu keputusan Menpan, dinas mana saja yang akan dibuka di Jatim. Setelah itu baru kita menyelenggarakan tes CPNS seperti tahun lalu,” tambah Anom. Tahun lalu BKD Jatim menerima formasi CPNS sebanyakn 1.964 pegawai. Dari formasi tersebut, ada 63 ribu pendaftar yang ikut serta. BKD Jatim akan membuka pendaftaran secara serentak pada bulan Agustus nanti. Kemudian jadwal dilaksanakan tes akan dimulai serentak pada bulan Oktober 2019. Menurut Anom, kuota terbesar yang dibutuhkan Jatim berasal dari sektor guru dan tenaga kesehatan. Sedangkan untuk pembagian kuota tahun ini ialah 70 persen untuk umum dan 30 persen dari PPPK termasuk sekolah dinas.

“Jadi yang terbesar itu sektor guru dan tenaga kesehatan. Kuotanya 70 persen pelamar umum, 30 persen dari PPPK termasuk sekolah dinas. Semua tesnya jadi satu karena sudah ada ketetapan dari Kemenpan agar tes menjadi satu,” pungkasnya. (faq)