Cari Solusi, Empat Kementerian Bahas Guru Non-ASN  

Empat kementerian tengah membahas dan mencari jalan keluar keberadaan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Empat instansi itu, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Menteri PANRB Azwar Anas, pihaknya kini tengah mencari solusi terbaik bagi guru non-ASN. Mereka ini adalah guru-guru yang tersebar di seluruh tanah air.

 “Sedang mencari solusi alternatif terbaik bagi non-ASN,” ujarnya Menteri Anas dikutip laman menpan.go.id, di Jakarta, Jumat 5 Mei 2023.

Sebagai catatan terhitung 1 Mei 2023, usulan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560 formasi. Perihal kebutuhan guru ini, Menteri Anas berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

“Ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” ungkap mantan Bupati Banyuwangi ini.

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan pihaknya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru non-ASN ini. Salah satu langkah yang ditempuh Mendikbudristek adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.

“Itu yang kita ingin lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” ungkap Nadiem.

Pada rapat ini juga diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru.

"Kita sudah memiliki BOS, kita juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Ini kita cari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," katanya. 

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya. "Kemudian dicari formulasi dan solusi terbaik hingga semuanya bisa berjalan," tandasnya.