Bupati Kediri Serahkan 1.200 Sertifikat Tanah ke Warga Ngadiluwih

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyerahkan 1200 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih.

Mas Dhito, sapaannya, menyampaikan bahwa Desa Ngadiluwih merupakan salah satu desa dengan penerima sertifikat dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Kediri.

Di desa lain, lanjut Mas Dhito, penyerahannya hanya berkisar separuh dari jumlah yang dibagikan kepada masyarakat di desa tersebut atau sekitar 600 hingga 800-an sertifikat.

“Sebelum (Desa Ngadiluwih) ini, saya membagikan juga di wilayah Kecamatan Mojo. Satu desa sekitar 600an penerima. Disini yang paling banyak,” ucap bupati muda berusia 31 tahun tersebut.

Pihaknya menjelaskan, masih ada sekitar 119 ribuan sertifikat yang belum terselesaikan. Dengan jumlah tersebut, pihaknya berharap bisa diselesaikan secepatnya.

Di samping itu, bupati yang gemar motoran vespa tersebut mengungkapkan sertifikat yang diterima masyarakat dapat digunakan sebagai agunan. Mengingat adanya potensi tersebut, Mas Dhito mengingatkan agar sertifikat tersebut tidak diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu bahayanya, lanjut Mas Dhito, jika sertifikat tersebut jatuh ke rentenir. Hal ini justru dinilai akan menyengsarakan masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyarankan untuk melakukan agunan ke bank resmi.

“Salah satunya ada di Bank Daerah Kabupaten Kediri, nantinya bisa untuk modal usaha,” jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, La Ode Asrafil menerangkan, target penyerahan sertifikat di desa tersebut telah mencapai 100 persen. Masih ada sekitar 164 sertifikat yang akan kembali diserahkan pada 2024.

Pihaknya mengatakan, suksesnya program PTSL ini tak lepas dari bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri yang memberikan hibah dengan pola Trijuang dari APBD sebesar Rp4 miliar di tahun 2023 ini.

“Insya Allah kita akan mendapatkan bantuan dari Mas Dhito sebanyak lima miliar untuk sertifikasi tanah aset milik masyarakat,” ungkapnya.