Bupati Kediri Imbau Pegawai P3K Tak Pakai Elpiji Subsidi

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengimbau kepada ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penerima surat keputusan (SK) pengangkatan, tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi alias gas melon 3 kg.

Imbauan bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu jug berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Kediri.

"Saya mengimbau kepada para ASN Pemerintah Kabupaten Kediri untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram karena itu bersubsidi, maka hari ini saat penyerahan SK P3K saya imbau itu," tegasnya.

Menurut Mas Dhito, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI terkait aturan penggunaan elpiji 3 kilogram. Elpiji bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

"Untuk ASN, TNI, Polri dan delapan usaha (berdasarkan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022) tidak diperbolehkan," ungkapnya.

Delapan kelompok usaha berdasarkan edaran itu restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik, usaha tani tembakau, usaha jasa las, usaha pertanian (diluar ketentuan Perpres No.38 tahun 2019 dan yang belum dikonversi) dan usaha peternakan.

Sementara itu, penyerahan SK P3K tenaga guru dan teknis Kabupaten Kediri tahun 2022 diberikan kepada 838 pegawai. Secara simbolis penyerahan digelar di Lapangan Pemkab Kediri. Selain masalah elpiji bersubsidi Mas Dhito mengingatkan kepada para pegawai untuk tidak melupakan untuk menunaikan zakat.

"Kalau sudah punya rejeki zakat, infaq, sodaqohnya disalurkan," pesannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri, Heru Santoso secara terpisah menyebut, 838 orang pegawai penerima SK pengangkatan ditempatkan di tiga OPD.

Rinciannya 819 orang tenaga guru untuk Dinas Pendidikan dan 19 tenaga teknis, masing-masing 14 orang ditempatkan di Dinas Pertanian dan Perkebunan, 5 orang ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

"Penempatan P3K guru ini untuk sekolah SD dan SMP di 26 kecamatan," terang Heru.

Penyebarannya P3K guru itu, lanjut Heru, untuk SD sebanyak 747 orang yang ditempatkan di 428 sekolah. Sedang SMP sebanyak 72 orang di 35 sekolah. Adapun untuk tenaga teknis paling banyak untuk petugas penyuluh pertanian. (ADV)