Bupati Kediri Tetap Komitmen Jaga Mutu Pelayanan Dasar di Tengah Tantangan Efisiensi

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memasuki awal periode kedua kepemimpinannya dengan tantangan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah membuat Pemerintah Kabupaten Kediri harus melakukan penyesuaian anggaran.

Kondisi ruang fiskal yang makin terbatas tak lantas membuat pelayanan dasar kepada masyarakat ikut dipangkas. Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama bagi bupati yang akrab disapa Mas Dhito sejak dilantik pada 20 Februari 2025.

Mas Dhito menilai pendidikan masih menjadi instrumen paling efektif untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kediri. Berbagai kebijakan strategis di bidang pendidikan pun tetap dijalankan. Salah satunya memastikan keberlangsungan SMA Dharma Wanita Boarding School yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sekolah berasrama tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Pemkab Kediri telah mengalokasikan anggaran hingga Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan. Angka ini meningkat Rp4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Program beasiswa itu dipastikan tetap berjalan pada 2026 meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami keterbatasan. Pemerintah daerah menilai beasiswa pendidikan merupakan belanja wajib yang harus tetap dipenuhi demi menjamin keberlanjutan akses pendidikan bagi warga.

Pemkab Kediri juga memberikan perhatian kepada tenaga pendidik. Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer di Kabupaten Kediri telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu termasuk 579 tenaga kependidikan.

Pemerintah daerah tetap memberikan insentif serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK. Kebijakan serupa juga diberikan kepada guru madrasah diniyah (madin). Pada 2025, kebijakan ini telah menjangkau 9.500 orang dan ditargetkan meningkat menjadi 12.000 penerima pada 2026.

Pemkab Kediri juga terus melakukan rehabilitasi bangunan sekolah rusak. Sepanjang 2025, perbaikan telah dirampungkan di 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP.

Pemkab Kediri terus mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) di sektor kesehatan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui reaktivasi segmen PBI-JK yang sebelumnya dinonaktifkan sepanjang Juni hingga Desember 2025.

Pemkab Kediri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp143 miliar pada 2025 untuk mendukung program tersebut. Hingga akhir tahun, capaian UHC Kabupaten Kediri mencapai 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,12 persen.

Pemkab Kediri meningkatkan anggaran UHC menjadi Rp165,5 miliar pada 2026 guna menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah juga meningkatkan mutu layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan gedung baru RSUD serta penambahan Puskesmas rawat inap.

Kini, terdapat 13 Puskesmas di Kabupaten Kediri yang telah melayani rawat inap. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal dan ramah bagi masyarakat, termasuk dengan melakukan evaluasi kinerja kepala Puskesmas secara berkala.