Bupati Jember dinilai Ingkar, Tim Pendukung Malu Ditagih Rakyat
Sebanyak 50 orang pendukung Bupati Jember Hendy Siswanto menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat, 1 Oktober 2021.
Massa yang tergabung dalam kelompok Relawan Militan Jember atau RMJ itu menuntut Bupati dan Wakil Bupati Jember menepati janji politiknya kepada rakyat.
“Kami ini adalah tim pemenangan nomor 02 Hendy Siswanto dan KH Firjaun Barlaman. Kedatangan kami hanya untuk menagih janji politik beliau,” kata Jumadi Made, koordinator aksi.
Menurut Jumadi, hingga saat ini banyak janji-janji politik bupati Jember yang belum dipenuhi. Di antaranya janji menjadikan pendapa sebagai rumah rakyat yang terbuka 24 jam. Namun kenyataannya jadwal yang sudah disepakati bersama Wakil Bupati pada akhirnya ditolak oleh bupati.
Sementara itu, janji politik yang belum dipenuhi soal pembagian proyek yang tidak merata. Padahal saat kampanye bupati berjanji akan merangkul semua pihak untuk membangun Jember.
“Janji pembagian pekerjaan secara merata yang mereka janjikan itu tidak ada. Sampai detik ini bohong semuanya. Semuanya dimonopoli,” tegas Jumadi.
Jumadi yang mengklaim sebagai pendukung bupati Jember itu mengaku, aksi ini bukan upaya melampiaskan rasa sakit hati. Tetapi, Jumadi bersama pendukung lainnya merasa malu karena terus-terusan ditagih rakyat.
Maka itu, Jumadi meminta tolong kepada Bupati Jember Hendy Siswanto agar mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat Jember. Terutama janji politik yang terlanjur terucap saat masa-masa kampanye dulu.
Bupati Jember Hendy Siswanto yang baru enam bulan menjabat juga dinilai merugikan masyarakat. Salah satunya kasus pemotongan honor pemakaman Covid yang cukup membuat Jember gaduh.
“Kasus itu katanya sudah diproses hukum, namun hingga saat ini masih belum jelas perkembangannya. Kami juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas persoalan yang terjadi selama bupati Hendy menjabat,” tambah Jumadi.
Meski aksi unjuk rasa itu bertujuan menagih janji-janji politik bupati, namun Jumadi enggan bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati. “Jangankan hanya kami yang menginginkan bertemu, jadwal yang diajukan Wakil Bupati Jember ditolak. Gus Firjaun lo yang memberikan jadwal, ditolak. Apalagi kita,” lanjut Jumadi.
Saat ditanya soal pernyataannya yang menyebut ada oknum yang melakukan jual beli proyek dan jabatan, Jumadi enggan memberikan keterangan secara rinci.
“Kalau soal itu kita sudah punya data. Nanti kita koordinasi dengan penemu data, kita floor-kan (bicarakan) siapa saja yang terlibat jual beli proyek atau jabatan itu,” pungkas Jumadi.