Bupati Boltim Maki Menteri Goblok karena Persulit BLT

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk karena warganya susah makan. Sedangkan untuk pencairan BLT yang dijanjikan pemerintah, prosedurnya dianggap rumit. Sehan bahkan sampai menghardik menteri yang mengeluarkan mekanisme BLT melalui transfer bank.

Dalam video berdurasi dua menit lebih itu, Sehan mengatakan jika para menteri mempersulit pembagian BLT kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Dia bahkan sampai mengumpat dengan kata-kata kasar. Kata dia, rakyat sudah kelaparan dan membutuhkan kehadiran negara.

"Mau dapat BLT, BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening, inilah, inilah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri masih ngeyel semua," katanya.

Sehan Landjar mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

"Rakyat minta seliter beras, dia tunggu BLT tapi BLTnya kapan? Bahkan ada yang bilang kasih saja beras 5 kg, biar nggak usah BLT. Kita sudah mau makan sekarang," kata dia.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini minta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Pengalokasian anggaran dari dana desa ini, tentu akan dikawal KPK, Kejaksaan, LSM hingga kepolisian.

"Makanya saya bilang menteri-menteri ini, emangnya menteri-menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan generalisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Kasih saja diskresi, dikawal polisi, KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Kalau banyak bikin arturan, kertas-kertas, bosan kita dengan menteri-menteri begitu," katanya dengan nada tinggi.

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara saat dikonfirmasi menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT) tersebut. Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

"Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini," kata Juliari Peter Batubara, Minggu 26 April 2020.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.

"Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di pusat harus berpikir secara nasional," ujarnya.

Juliari meminta Sehan Landjar mempelajari kembali Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat Edaran tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April 2020.