Bupati Bojonegoro Minta Pendamping Desa Harus Aktif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Tenaga Pendamping Profesional P3MD, Sabtu 11 Februari 2023, di Ruang Angling Dharma.

Rakor dan evaluasi ini dilakukan di awal tahun agar tahu letak kekurangannya. Terlebih, pendamping desa sudah ada tugas dan fungsinya. Begitu pula program pemerintah berbasis desa yang dilakukan berdasarkan manajemen bottom up dan top down.

Diharapkan, evaluasi 2022 bisa dilakukan di awal 2023. Sehingga, program pemerintah yang menyasar desa harus didampingi penataan administrasi juga perencanaan.

Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, mewanti-wanti, jangan sampai dana masuk desa, tapi tidak berdampak maksimal pada desa. Terutama pada pengentasan kemiskinan, pembangunan, sektor ekonomi, atau yang berdampak pada peningkatan IPM.

Bupati juga menekankan perlunya memperbaiki tata pemerintahan. Sekarang ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong keterlibatan desa dalam pembangunan.

"Perlu menyisir, kira-kira desa mana yang memang PMD terlibat di dalam perencanaan maksimal. Pendamping desa harus mulai aktif dalam perencanaan desa. Buatkan desk sejauh mana Pemdes melibatkan pendamping desa dalam mempersiapkan musrenbangdes," ungkapnya.

Adapun Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro Machmuddin menjelaskan, rakor digelar untuk mengoptimalkan peran pendamping desa dalam tata laksana pemerintahan desa.

Selain itu juga untuk mewujudkan kemandirian, kemampuan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Machmuddin menambahkan tujuan kedua, bertujuan mendampingi desa dalam melaksanakan siklus desa. Siklus desa yang dimaksud adalah mulai dari musdes, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan.

Sebab, fungsi pendamping desa ialah mendampingi setiap gerak dan langkah pemerintah desa dalam tata kelola di kepemerintahan desa.

Indikator yang dituju ialah Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data IDM DPMD Kabupaten Bojonegoro, dari 2019 - 2022 terus tumbuh signifikan.

Desa Mandiri di Bojonegoro pada 2022 di data awal sejumlah 155 desa. Pada 2021 Desa Mandiri berjumlah 103, di 2020 desa mandiri berjumlah 38, di 2019 ada 3 desa.

Sementara untuk mesa maju pada 2022 data awal terdapat 251 desa, pada 2021 ada 254 desa, pada 2020 ada 171 desa, dan pada 2019 ada 74 desa.

Sedangkan untuk desa berkembang pada 2022 ada 13 desa, pada 2021 ada 62 desa, pada 2020 ada 210 desa, pada 2019 ada 323 desa.

"Dari 13 Desa Berkembang itu, pada 2022 di Desember, dilakukan bedah IDM bersama dengan tim dari provinsi. Hasil awal menggambarkan sebenarnya kita tidak ada lagi desa berkembang. Dari 13 tadi, desa maju ada 6 dan Desa Mandiri ada 7," pungkasnya.

Sementara pada 2023, rencana dan target zero desa berkembang, 200 desa maju dan 219 desa mandiri.

Selain itu, mulai 2023 ini, Bupati Bojonegoro merevisi peraturan beasiswa. Semula 1 Desa 2 Sarjana, menjadi 1 Desa 10 Sarjana. Hal ini otomatis berdampak pada nilai positif pada desa.