Bupati Banyuwangi: Larangan Mudik Cegah Covid Vs PAD Berkurang

Kebijakan larangan mudik yang diberlakukan pemerintah pusat bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun dari sisi ekonomi kebijakan ini berpotensi merugikan daerah. Karena dengan kedatangan pemudik sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi dan menambah pendapatan asli daerah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, kebijakan larangan mudik ini ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi pemerintah pusat membuat keputusan ini demi kebaikan masyarakat agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

"Semuanya penting, terutama bagi daerah. Kami juga ingin angka covid-19 tidak ada penambahan. Kami ingin mnejaga kesehatan masyarakat Banyuwangi," jelasnya,

Di sisi yang lain, daerah juga butuh tambahan Pendapatan Asli Daerah. Karena saat orang mudik, sebagian ada yang menginap di hotel, makan di UMKM. Sehingga ada dampak multi player bagi perekonomian.

"Kalau dirugikan secara ekonomi iya. Tapi diuntungkan dari sektor lainnya, terutama kesehatan. Saya bilang ini dua sisi mata uang," tegasnya.

Ipuk Fiestiandani menegaskan, selama ini sudah Pemkab Banyuwangi sudah berusaha menyampaikan kepada Pemerintah pusat bahwa Banyuwangi siap menerima wisatawan dengan program-program wisata berbasis kebiasaan baru.  Banyuwangi juga sudah melakukan sertifikasi terhadap UMKM agar memberikan layanan sesuai protokol kesehatan.

"Itukan sebenarnya cara kami meyakinkan pusat bahwa Banyuwangi siap menrima kehadiran orang luar Banyuwangi," ujarnya.

Meski demikian, Ipuk Fiestiandani mengaku akan mematuhi dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Namun pihaknya tetap berupaya bagaimana momentum bulan ramadhan dan Hari Raya idul Fitri nanti bisa membawa manfaat bagi masyarakat Banyuwangi.

"Mudah-mudahan nanti ada hal yang beda khusus untuk Banyuwangi," pungkasnya.