Bupati Banyuwangi Raih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Anugerah ini merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden RI, dan hanya diberikan satu kali seumur hidup. Penghargaan ini diberikan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023 yang mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja Tertinggi.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII di Balai Kota Surabaya, Kamis, 25 April 2024. Selain itu, Pemkab Banyuwangi kembali meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” ungkap Tito Karnavian.
Penilaian tidak hanya dilakukan oleh Kemendagri, tapi juga melibatkan berbagai instansi terkait. Baik di Kementerian atau Lembaga negara lainnya. Penilaian juga melibatkan pihak eksternal seperti para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.
“Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas mantan Kapolri itu.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.
Penilaian meliputi ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik. Seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Bupati Ipuk pun bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini.
“Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ungkap Ipuk Fiestiandani.
Di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, menurut Ipuk, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen. Angka ini merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen. Ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menyentuh angka 7,34 persen.
“Stunting juga terus kita turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” ujar Ipuk Fiestiandani.