Bravo-5 Sebut Foto Kondom Jokowi Kampanye Hitam yang Keji

Relawan Bravo-5 mengutuk keras adanya kampanya hitam ditujukan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin di media sosial. Yakni, foto alat kontrasepsi alias kondom bergambar kedua pasangan calon tersebut, di media sosial.

Ketua Bravo-5 Jawa Timur, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid), menduga hal ini ada kaitannya dengan insiden penyebaran kampanye hitam yang dilakukan tiga orang relawan perempuan, di Karawang beberapa waktu lalu. Ketiganya merupakan relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes).

"Ini bukan sekali dua kali kampanye hitam seperti ini. Emak-emak, mereka itu, di Karawang dan Sulsel juga kampanye hitam, dibilang kalau 01 menang, azan dihilangkan dan menghapus pendidikan agama. Ini kan fitnah yang keji dan ngawur," kata Gus Ubaid saat dikonfirmasi, Sabtu, 9 Maret 2019.

Di pelbagai WhatsApp grup dan media sosial, kini tengah beredar kemasan kondom bergambar wajah Jokowi-Ma'ruf, disertai dengan logo nomor urut 01. Gus Ubaid pun menduga, penyebaran itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kami yakin mereka sengaja melakukan kampanye hitam ini, karena elektabilitas mereka semakin merosot," kata dia.

Menurutnya, pendukung Jokowi tidak mungkin melakukan kampanye melalui alat kontrasepsi tersebut dan dibagi-bagikan kepada masyarakat, apalagi dibungkus dengan deangan kemasan semacam itu.

Hal ini, kata Gus Ubaid lantaran relawan Jokowi-Ma'ruf selalu berkampanye sehat dan menyampaikan hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Gus Ubaid pun mengatakan, pihaknya mengutuk cara-cara berpolitik yang tidak sehat. Pasalnya, perilaku semacam itu, menurutnya dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun.

Ia pun menyebut penyebaran foto tersebut, adalah fitnah dan kampanye hitam yang sengaja diarahkan kepada paslon nomor 01. Ubaid pun meminta badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan kepolisian segera mengusutnya.

"Kami mengutuk keras kampanye hitam terhadap Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan kami meminta pihak berwenang segera mengusutnya," pungkasnya. (frd)