BPBD Jatim Inisiasi Unit Penanggulangan Bencana untuk Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama SIAP SIAGA dan Organisasi Penyandang Disabilitas, sebagai upaya penanggulangan bencana terhadap para penyandang disabilitas di Jawa Timur.

Direktur Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo melalui sambungan telekonferensi Zoom mengatakan, inisiasi pembentukan ULD-PB di Jawa Timur adalah bentuk perlindungan bagi para penyandang disabilitas.

"Inisiasi ini adalah bentuk kepatuhan kita terhadap amanat dan konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk teman-teman penyandang disabilitas, yang rentan saat menghadapi bencana," ujarnya, Selasa 2 April 2024.

Menurut Pangarso, perspektif masyarakat terhadap para penyandang disabilitas yang dikatakan rentan tersebut, tidak melulu mengenai keadaan fisik mereka. Kapasitas di dalam diri mereka juga harus dilihat.

"Kita mendorong masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai kelompok masyarakat yang rentan fisiknya. Harus dilihat juga kapasitas mereka," urainya.

Pangarso juga mengatakan, inisiasi pembentukan ULD-PB di Provinsi Jawa Timur adalah langkah yang baik, mengingat jumlah bencana yang terjadi pada tahun 2023 lalu mencapai angka 117 kejadian.

"Inisiasi pembentukan ULD-PB di Provinsi Jawa Timur ini juga seyogyanya dilanjutkan dengan pembentukan di seluruh kabupaten atau kota yang ada. Sediakan kemudahan akses, libatkan para penyandang disabilitasnya, dan kembangkan kapasitas mereka juga," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Timur, Bige Agus Wahyono mengatakan inisiasi pembentukan ULD-PB merupakan tanggungjawab bersama di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

"Di dalam kondisi kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana, teman-teman penyandang disabilitas acap kali menjadi orang yang tersingkarkan. Lokakarya ini menjadi embrio penanggulangan bencana terhadap mereka," ujarnya.

Bige juga menjelaskan para penyandang disabilitas juga akan terus dilibatkan dalam penanggulangan bencana selama ini.

"Keterlibatan mereka dalam pengolahan data dan dapur umum sangat kami butuhkan sehingga mereka akan punya kemampuan dan kapasitas yang sama dengan kita yang normal ini, juga konseling korban disabilitas di Bawean kami sudah terjunkan mereka," tambahnya.

Bige juga menjelaskan, peluncuran resmi ULD PB Jatim akan berlangsung pada bulan Mei 2024 mendatang. Jawa Timur mengikuti jejak dari Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

"Ini yang ketiga setelah Jateng dan NTT dan akan diresmikan rencananya pada Mei minggu ketiga mendatang. Akan ada pengukuhan dan surat keputusannya serta tentunya melibatkan para penyandang disabilitas dan OPD terkait," ujarnya.

Terkait wacana pembentukan ULD-PB di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, Bige menyatakan pihaknya terlebih dahulu akan fokus dengan pembentukannya di tingkat provinsi, sebelum akan diturunkan ke tingkat kabupaten atau kota.

"Untuk pembentukan di kabupaten atau kota maka provinsi akan mendorongnya saat di provinsi sudah jadi terbentuk ULD-PB," pungkasnya.