Bongkar Pasang Koalisi, Ada Yang Takut Kehabisan Jatah Menteri

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, gaduh yang berkaitan dengan rekonsiliasi dan rencana bergabungnya partai pendukung Prabowo ke dalam koalisi Jokowi, disebabkan karena dilihat dari sudut pandang yang sempit. Partai koaliasi Jokowi-Ma'ruf khawatir tidak memperoleh jatah menteri, jika ada partai pendatang baru masuk koalisi. 

"Di sini pangkal persoalannya. Partai pendatang baru itu ditakutkan akan mengurangi jatah partai koalisi yang nerasa punya jasa ikut memenangkan Jokowi di Pilpres 2019," kata Ahmad Muzani kepada ngopibareng.id di Jakarta 5 Juni 2019.

Menurut Muzani, Gerinda sudah terbiasa bermain di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, bukan pecundang. Sejauh program atau kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat. Gerindra akan mendukungnya. Sebaliknya kalau kebijakan pemerintah itu berlawanan dengan kehendak rakyat, Gerindra tidak akan diam kata Sekjen Gerindra ini.

Sejak partai koalisi Prabowo Sandi dibubarkan, ada partai pendukung Prabowo-Sandi yang ingin merapat ke Jokowi. Atas sinyal tersebut, partai koalisi pengusung tanggapan beragam. Misalnya, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Ia mengatakan, hingga saat ini partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum dapat memastikan soal penambahan partai untuk menjadi anggota koalisi.

Menurut Arsul, semua partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) saat ini masih tidak ingin ada penambahan partai baru. "Kalau di Koalisi Indonesia Kerja, sudah enggak usah tambah (partai baru), ya PPP menghormatilah," ujar Arsul Sani, saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 4 Juli 2019.

Arsul melanjutkan, anggota koalisi belum membicarakan soal penambahan anggota baru. Sebab, menurut dia, koalisi pendukung petahana ini masih menunggu pertemuan Joko Widodo sebagai presiden terpilih dengan ketua umum partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Nah nanti di situlah nanti akan dibahas apakah koalisi ini perlu tambah atau tidak, Kalau perlu tambah berapa tambahnya. Kalau kemudian disepakati berapa, tambahnya siapa yang mau diajak," kata Arsul.

Dia melanjutkan, saat ini PPP masih dalam posisi menerima anggota baru dalam koalisi.

"PPP posisinya kalaupun mau tambah, menurut hemat PPP, satu. Kalaupun tambah," ujar dia.

Dua partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Sinyal dari PAN beberapa kali dilayangkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan. Ia menyatakan, partainya siap menyeberang ke barisan pemerintah. Tak jauh berbeda dengan PAN, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah sinyal akan merapat ke kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf. Namun, sikap Partai Demokrat baru akan diketahui setelah 10 Juli nanti.