Bobrok! 97.000 PNS Siluman Terima Gaji Buta, Ini Faktanya
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan fakta yang menyakitkan. Bayangkan saja, saat dilakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2014 silam, terdapat data Aparatur Sipil Negara (ASN) misterius. Sebagai informasi, PNS itu bagian dari ASN, tapi ASN itu belum tentu PNS.
“Hasilnya ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius, dibayarkan gajinya membayar iuran pensiun tapi tidak ada orangnya,” ujar Bima dalam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin 24 Mei 2021.
Itu sebabnya pemerintah dikatakan terus menggaungkan tentang pemutakhiran data ASN atau PNS. Pemutakhiran data PNS untuk mendukung penggunaan satu data secara nasional di masa mendatang.
Berikut ini 5 fakta PNS siluman yang terima gaji buta:
97.000 Data Misterius
Bima Haria Wibisana mengungkap banyak data ASN palsu. Sebanyak 97.000 "siluman", padahal pemerintah sudah membayarkan gaji mereka, namun setelah ditelusuri tidak ada wujud orangnya.
Dua Kali Memutakhirkan Data ASN
Pembaruan data terjadi dua kali. Tepatnya pada tahun 2002 dan 2014. Tahun 2002 prosesnya masih manual, sedangkan pada 2014 sudah elektronik. Pemutakhiran data ini bertujuan untuk membuat database yang akurat. Terlebih, resiko jika tidak melaksanakan pembaruan data pelayanan kepegawaian akan lambat.
Pembaruan Pakai Aplikasi
Untuk pembaruan data ASN hanya perlu mengunduh aplikasi bernama MYSAPK. Aplikasi tersebut merupakan inovasi BKN melalui program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM). Sehingga mempermudah ASN dalam prosesnya. ASN tak perlu repot datang ke kantor BKN.
Pendataan Ulang Juli
Pada bulan Juli mendatang akan ada pendataan ulang ASN. Data yang perlu diperbarui antara lain riwayat jabatan, riwayat pendidikan, diklat/kursus, SKP, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang. Tak hanya itu, juga riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja (PMK), riwayat pindah instansi, riwayat CLTN, CPNS/PNS, dan organisasi.
1.357 Pegawai KPK Diusulkan Ikuti Tes ASN
Kebijakan yang baru sesuai revisi UU KPK, sejumlah 1.357 pegawai diusulkan mengikuti tes menjadi ASN. Namun, yang hadir hanya sejumlah 1.349 orang. Sementara, sejumlah 75 orang diketahui tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Satu di antaranya adalah ketua penyidik kasus OTT Bupati Nganjuk. (dtk/bis/sin)